Bimtek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Satpol PP

Bimtek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Satpol PP adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada anggota Satpol PP mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan jabatan fungsional yang diatur dalam PP tersebut.

Materi yang akan diajarkan dalam Bimtek Hak Atas Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Lain :

Pengenalan Jabatan Fungsional:

Memahami jenis-jenis jabatan fungsional di Satpol PP, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengawas PPNS, dan Pelaksana PPNS, serta tugas-tugas yang terkait dengan masing-masing jabatan.

Penegakan Peraturan Daerah:

Membahas tugas dan tanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan upaya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan hukum di wilayah kerja Satpol PP.

Pengawasan dan Pengendalian:

Mengajarkan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan penegakan peraturan daerah.

Etika dan Profesionalisme:

Menekankan pentingnya sikap etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai anggota Satpol PP dan penyidik ASN.

Penyelidikan dan Penyidikan:

Mempelajari teknik dan metode dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN serta tata cara pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi.

Penanganan Konflik Sosial:

Melatih anggota Satpol PP dalam penanganan konflik sosial dan cara menghadapi situasi yang memerlukan penanganan khusus.

Pelaporan:

Menyampaikan pedoman dan prosedur pelaporan hasil tugas dan aktivitas Satpol PP sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban.

Manfaat Mengikuti Bimtek Hak Atas Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Lain :

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
Mendorong implementasi PP secara efektif di tingkat daerah.
Memperkuat kerjasama antara Satpol PP dan pemangku kepentingan lain dalam menjaga ketertiban umum.

Bimtek Satpol PP sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 harus disusun secara komprehensif untuk memastikan bahwa anggota Satpol PP memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan cara ini, kinerja Satpol PP dapat ditingkatkan dan kontribusi mereka dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum, stabilitas politik, dan penegakan peraturan daerah dapat lebih efektif dan berkualitas.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ” Bimtek PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP ” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan