Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Dengan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pelatihan yang dirancang untuk membantu pegawai pemerintah daerah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip serta prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Berikut adalah aspek-aspek utama yang dibahas dalam Bimtek ini:

Pengenalan PP No. 12 Tahun 2019

Tujuan dan Ruang Lingkup: Memahami tujuan dari PP No. 12 Tahun 2019, yang mencakup pengaturan tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Perubahan dari PP Sebelumnya: Mengetahui perbedaan dan perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Perencanaan Keuangan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Proses penyusunan RPJMD sebagai acuan utama perencanaan dan penganggaran.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Cara menyusun RKPD yang mengacu pada RPJMD, serta pentingnya sinkronisasi antara RKPD dengan rencana kerja unit kerja dan anggaran.
Kebutuhan dan Prioritas: Teknik menentukan prioritas kebutuhan daerah dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas tersebut.

Penganggaran Keuangan Daerah

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Proses penyusunan dan pengesahan APBD, termasuk tahapan-tahapan mulai dari perencanaan hingga pengesahan oleh DPRD.
Pengelolaan Sumber Daya: Mengelola sumber daya keuangan daerah, baik dari pendapatan daerah maupun sumber lain-lain.
Belanja Daerah: Kategorisasi belanja daerah dan prosedur dalam merencanakan serta mengelola belanja, termasuk belanja pegawai, barang, dan modal.

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Anggaran: Tata cara pelaksanaan anggaran, termasuk prosedur untuk pengeluaran, pencairan dana, dan pelaporan.
Pengendalian dan Evaluasi: Mekanisme pengendalian internal dan evaluasi untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Keuangan: Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan regulasi yang berlaku.
Audit dan Evaluasi: Proses audit dan evaluasi untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi, serta bagaimana menanggapi hasil audit.

Simulasi dan Studi Kasus

Praktik Langsung: Menggunakan simulasi atau studi kasus untuk mempraktikkan perencanaan dan penganggaran berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019.

Tanya Jawab dan Diskusi

Diskusi Masalah: Sesi untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi peserta dalam penerapan PP No. 12 Tahun 2019 dan berbagi pengalaman.

Tujuan utama dari Bimtek ini adalah agar peserta dapat memahami dan menerapkan ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2019 secara efektif, sehingga proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ”Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Dengan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan