Diklat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Manajemen Kependudukan adalah suatu sistem yang dibangun untuk memfasilitasi data-data di sistem kependudukan yang ada di Instansi, seperti: kecamatan dan kelurahan di dinas pencatatan sipil. Pencatatan Sipil adalah fungsi pembukuan yang digunakan oleh seseorang dalam daftar pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ” Diklat Kependudukan dan Pencatatan Sipil ” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Tema Diklat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Diklat sistem informasi aplikasi kependudukan (siak). (Selengkapnya)
Diklat pemanfaatan data kependudukan permendagri 119 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. (Selengkapnya)
Diklat penyusunan profil perkembangan kependudukan. (Selengkapnya)
Diklat manajemen kependudukan dan pencatatan sipil. (Selengkapnya)
Diklat administrasi kependudukan bagi petugas registrasi. (Selengkapnya)
Diklat registrasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil bagi petugas kelurahan. (Selengkapnya)
Diklat Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat. (Selengkapnya)
Diklat penguatan kapasitas aparatur dalam menjalankan tupoksi meningkatkan kualitas pelayanan serta manajemen kependudukan. (Selengkapnya)
Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah no.40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga.
Diklat persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan perpres no.96 tahun 2018.
Diklat manajemen pemanfaatan nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak dalam pelayanan publik berdasarkan perpres no.83 tahun 2021.
Diklat strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati berdasarkan perpres no.62 tahun 2019.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) operator sistem informasi administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.75 tahun 2020.
Diklat permendagri no 8 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas permendagri no 102 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (dak) non fisik dana pelayanan administrasi kependudukan.
Diklat persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan permendagri no.108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres no.96 tahun 2018.
Diklat pelayanan administrasi kependudukan secara daring berdasarkan permendagri no.2 tahun 2023.
Diklat pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan permendagri no.17 tahun 2023 tentang perubahan atas permendagri no.102 tahun 2019.
Diklat standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital berdasarkan permendagri no.72 tahun 2022.
Diklat pencatatan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan permendagri no.73 tahun 2022.
Diklat pendaftaran penduduk nonpermanen berdasarkan permendagri no. 74 tahun 2022.
Diklat tunjangan jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana berdasarkan perpres no.69 tahun 2022.
Diklat strategi nasional kelanjut usiaan berdasarkan perpres no.88 tahun 2021.
Diklat tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana berdasarkan perpres no.99 tahun 2021.
Diklat tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia berdasarkan pp. no.21 tahun 2022.
Diklat dan sosialisasi undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Diklat mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.76 tahun 2015.
Diklat tata cara perubahan elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik berdasarkan permendagri no.74 tahun 2015.
Diklat kependudukan dalam sistem informasi aplikasi kependudukan (siak).
Diklat penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas khusus berdasarkan permendagri no.63 tahun 2016
Diklat peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.19 tahun 2018.
Diklat pedoman pendataan penduduk non permanen berdasarkan permendagri no.14 tahun 2015.
Diklat pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional berdasarkan permendagri no.8 tahun 2016.
Diklat pendelegasian wewenang penunjukan dan penetapan kuasa pengguna anggaran dana tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan permendagri no.7 tahun 2016
Diklat tata cara pendokumentasian administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.104 tahun 2019.
Diklat pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan permendagri no.102 tahun 2019.
Diklat mekanisme pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.96 tahun 2019.
Diklat tata cara pendaftaran dan permohonan fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan permenkumham no.10 tahun 2023.
Diklat manajemen kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga berdasarkan pp. no.87 tahun 2014.
Diklat manajemen kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil mudah, cepat dan tepat.
Diklat sistem informasi administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.95 tahun 2019.
Diklat meningkatkan profesionalisme tenaga teknis informasi data kependudukan.
Diklat tata cara penerbitan visa dan izin tinggal berdasarkan permenkumham no.22 tahun 2023.
Diklat tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit, serta pengembangan kompetensi jabatan fungsional operator sistem informasi administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.94 tahun 2019.
Diklat tata kerja tim penilai, tata cara penilaian angka kredit, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional administrator database kependudukan berdasarkan permendagri no.93 tahun 2019.
Diklat tentang mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan uu no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) operator sistem informasi administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.75 tahun 2020.
Diklat pendaftaran penduduk non permanen berdasarkan permendagri no.74 tahun 2022.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) administrator database kependudukan berdasarkan permendagri no.74 tahun 2020.
Diklat sensus kependudukan.
Diklat pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.53 tahun 2019.
Diklat penguatan kapasitas aparatur dalam menjalankan topoksi meningkatkan kualitas pelayanan serta manajemen kependudukan.
Diklat percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran berdasarkan permendagri no.9 tahun 2016.
Diklat petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (dak) non fisik dana pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.8 tahun 2021.
Diklat tata cara registrasi pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil bagi petugas kelurahan, kecamatan dan dinas.
Diklat tata cara penerbitan paspor diplomatik dan paspor dinas berdasarkan peraturan menteri luar negeri no.13 tahun 2022.
Diklat pelayanan administrasi kependudukan secara daring berdasarkan permendagri no.7 tahun 2019.
Diklat meningkatkan profesionalisme tenaga teknis informasi data kependudukan.
Diklat tata cara penyesuaian/inpassing serta pelaksanaan tugas jabatan fungsional (jabfung) operator sistem informasi administrasi kependudukan (siak) berdasarkan permendagri no.6 tahun 2019.
Diklat tata cara penyesuaian/inpassing serta pelaksanaan tugas jabatan fungsional (jabfung) administrator database kependudukan berdasarkan permendagri no.5 tahun 2019.
Diklat mekanisme penerbitan kartu identitas anak berdasarkan permendagri no.2 tahun 2016.
Diklat peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan pada dinas kependudukan.
Diklat ketentuan kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika no.17 tahun 2018.
Diklat petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional (jabfung) operator sistem informasi administrasi kependudukan (siak) berdasarkan peraturan badan kepegawaian negara (bkn) no.17 tahun 2018.
Diklat petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional (jabfung) administrator database kependudukan berdasarkan peraturan badan kepegawaian negara (bkn) no.16 tahun 2018.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan