BIMTEK DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2023

Bimtek dan Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2023

Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran di tingkat daerah.

Tujuan Bimtek

Meningkatkan Kapasitas SDM: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD dan APBD.
Memastikan Kesesuaian: Memastikan bahwa penyusunan RKPD dan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Permendagri yang baru.
Mendorong Akuntabilitas: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengantar Permendagri Nomor 81 Tahun 2022:

Menjelaskan latar belakang dan tujuan dari peraturan ini, serta perubahan yang signifikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):

Proses penyusunan RKPD, mulai dari tahapan persiapan, penyusunan, hingga penetapan.
Keterkaitan RKPD dengan visi, misi, dan program prioritas daerah.
Indikator kinerja yang harus dicapai dalam RKPD.

Penyusunan APBD:

Langkah-langkah dalam menyusun APBD berdasarkan RKPD yang telah disusun.
Penjelasan mengenai komponen-komponen APBD, seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Proses pengesahan APBD oleh DPRD.

Integrasi dan Sinkronisasi:

Pentingnya integrasi antara RKPD dan APBD untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif.
Sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Monitoring dan Evaluasi:

Metodologi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dan APBD.
Penggunaan data dan informasi dalam pengambilan keputusan.

Studi Kasus dan Diskusi:

Analisis kasus dan diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam penyusunan RKPD dan APBD.

Manfaat Bimtek

Peserta dapat memahami dan menerapkan pedoman yang ditetapkan dalam Permendagri.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Bimtek ini sangat penting bagi pegawai pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses penyusunan RKPD dan APBD dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ”Bimtek dan Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2023“ metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan