Bimtek Gender

Bimtek Gender bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pesertanya dalam memahami dan menerapkan konsep kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan dan kebijakan publik. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang peran gender dalam pembangunan, pengenalan konsep-konsep kunci seperti gender mainstreaming, analisis gender, dan kebijakan gender.

Peserta akan diajarkan tentang strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan gender, mempromosikan partisipasi dan akses yang setara bagi semua golongan gender, serta mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Tujuan Bimtek Gender

Meningkatkan Pemahaman: Memberikan wawasan tentang konsep gender, perbedaan antara jenis kelamin dan gender, serta isu-isu terkait kesetaraan dan ketidakadilan gender.
Mengembangkan Keterampilan: Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program yang sensitif terhadap gender.
Mendorong Kesadaran: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Manfaat Bimtek Gender

Peningkatan Pemahaman: Meningkatkan wawasan peserta tentang isu gender.
Pengembangan Keterampilan: Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang program yang sensitif gender.
Pemberdayaan: Memberdayakan individu untuk berperan aktif dalam mencapai kesetaraan gender.
Jaringan dan Kolaborasi: Membangun jaringan antara peserta yang memiliki minat yang sama.

Bimtek gender merupakan langkah penting dalam mendorong kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mencapai keadilan gender di masyarakat.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ” Bimtek Gender ” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Tema Bimtek Gender

Bimtek penegakan etika dan profesionalisme perempuan terhadap kepemimpinan dan pembangunan berkelanjutan serta pedoman umum pengarusutamaan gender di daerah. (Selengkapnya)
Bimtek pemberdayaan masyarakat oleh gerakan pkk serta peran perempuan berkualitas di segala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah. (Selengkapnya)
Bimtek pentingnya kesetaraan gender di dalam pembangunan di daerah. (Selengkapnya)
Bimtek pentingnya peran pemuda dan gender dalam pembangunan daerah. (Selengkapnya)
Bimtek peningkatan kapasitas kader tp pkk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dalam membantu menjalankan program pemerintah. (Selengkapnya)
Bimtek pengelolaan dan pengutan program pkk. (Selengkapnya)
Bimtek perencanaan dan penganggaran responsif gender (pprg). (Selengkapnya)
Bimtek wujudkan kesetaraan gender dengan perkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender di lintas sektor. (Selengkapnya)
Bimtek strategi pembangunan daerah berbasis gender dan penyusunan rencana aksi daerah kabupaten/kota layak anak. (Selengkapnya)
Bimtek dan sosialisasi undang-undang no.4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Bimtek penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Bimtek pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024.
Bimtek penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang berkaitan dengan kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Bimtek perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024.
Bimtek penyusunan program kegiatan dan indikator kinerja serta target pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024.
Bimtek standar layanan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.2 tahun 2022.
Bimtek dan sosialisasi undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu.tpks).
Bimtek pencegahan, penanganan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu.tpks).
Bimtek dan sosialisasi pp. no. 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak.
Bimtek pembentukan serta tugas dan fungsi uptd perlindungan perempuan dan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota (uptd ppa prov/kab/kota) berdasarkan perpres no.55 tahun 2024.
Bimtek tata kerja dan standar pelayanan terpadu uptd ppa prov/kab/kota berdasarkan perpres no.55 tahun 2024.
Bimtek penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan pp. no.52 tahun 2019.
Bimtek pemenuhan kebutuhan dasar dan pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas berdasarkan pp. no.52 tahun 2019.
Bimtek peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pppa. no 7 tahun 2022.
Bimtek evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelengaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan peraturan menteri pppa. no. 6 tahun 2022.
Bimtek pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan menteri pppa nomor 4 tahun 2018.
Bimtek pencegahan dan penanganan stunting berdasarkan perpres. no 70 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Bimtek penyelenggaraan forum anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.1 tahun 2022.
Bimtek penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.1 tahun 2023.
Bimtek rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perpres no.19 tahun 2023.
Bimtek peta proses bisnis kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.3 tahun 2022.
Bimtek satu data gender dan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.4 tahun 2023.
Bimtek pedoman nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.5 tahun 2021.
Bimtek tata cara koordinasi pemantauan penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak no.5 tahun 2022.
Bimtek evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelengaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.6 tahun 2022.
Bimtek peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.7 tahun 2022.
Bimtek standar operasional prosedur pelayanan terpadu bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (tppo) berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.8 tahun 2021.
Bimtek petunjuk teknis penyusunan rencana aksi daerah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.10 tahun 2022.
Bimtek prosedur standar operasional penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.11 tahun 2022.
Bimtek penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.12 tahun 2022.
Bimtek petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Bimtek strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia berdasarkan perpres no.60 tahun 2023.
Bimtek pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama berdasarkan peraturan menteri agama no.73 tahun 2022.
Bimtek tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.2 tahun 2023.
Bimtek jaminan sosial pekerja migran indonesia berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.4 tahun 2023.
Bimtek rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2020 – 2024 berdasarkan perpres no.19 tahun 2023.
Bimtek gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perpres no.22 tahun 2021.
Bimtek kebijakan kabupaten/kota layak anak berdasarkan perpres no.25 tahun 2021.
Bimtek rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2021 – 2025 berdasarkan perpres no.53 tahun 2021.
Bimtek strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak berdasarkan perpres no.101 tahun 2022.
Bimtek bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak berdasarkan pp. no.58 tahun 2022.
Bimtek pelindungan pekerja migran indonesia berdasarkan undang-undang no.18 tahun 2017.
Bimtek pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang no.12 tahun 2022.
Bimtek peran dan pentingnya kesetaraan gender di dalam pembangunan di daerah.
Bimtek strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Bimtek strategi pembangunan daerah berbasis gender dan penyusunan rencana aksi daerah kabupaten/kota layak anak.
Bimtek penegakan etika dan profesionalisme perempuan terhadap kepemimpinan dan pembangunan berkelanjutan serta pedoman umum pengurustamaan gender di daerah.
Bimtek pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan pp. no. 43 tahun 2017.
Bimtek pendampingan anak berhadapan dengan hukum.
Bimtek wujudkan kesetaraan gender dengan perkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender di lintas sektor.
Bimtek peningkatan kapasitas bagi petugas pendamping perlindungan perempuan dan anak pembangunan daerah.
Bimtek kebijakan pembangunan peningkatan kualitas hidup perempuan serta sistem dan mekanisme pelaksanaan strategis pengarustamaan gender.
Bimtek penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana.
Bimtek dan sosialisasi rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2021 – 2025 berdasarkan perpres. no.53 tahun 2021.
Bimtek penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak berdasarkan pp. no.59 tahun 2019.
Bimtek pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah.
Bimtek perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
Bimtek layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas berdasarkan pp. no.75 tahun 2020.
Bimtek pp. no.39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
Bimtek tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem peradilan pidana anak berdasarkan pp. no.8 tahun 2017.
Bimtek perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pp. no.70 tahun 2019.
Bimtek pedoman register perkara anak dan anak korban berdasarkan pp. no. 9 tahun 2017.
Bimtek evaluasi dan pemantauan penerapan restorative justice dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Bimtek dan sosialisasi penguatan pendidikan karakter berdasarkan perpres no. 87 tahun 2017.
Bimtek dan sosialisasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan perpres no. 99 tahun 2017.
Bimtek mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
Bimtek konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (sppt- pkktp).
Bimtek standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Bimtek pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.
Bimtek pedoman pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
Bimtek sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Bimtek standar pelayanan minimal pelayanan terpadu bagi saksi/atau korban tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota.
Bimtek data terpilah dan informasi gender anak dalam pembangunan.
Bimtek pedoman pelaksanaan diversi, peradilan anak dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun berdasarkan pp. no.65 tahun 2015.
Bimtek sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan