Bimtek Kelautan dan Perikanan

Bimtek Kelautan dan Perikanan – Laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Diklat Kelautan dan Perikanan adalah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta mengenai pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan. Program ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan di sektor kelautan dan perikanan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bimtek ini:

Tujuan Bimtek Kelautan & Perikanan

Peningkatan Pengetahuan: Memberikan pemahaman yang mendalam tentang ekosistem laut dan potensi sumber daya perikanan.
Pengembangan Keterampilan: Meningkatkan keterampilan teknis dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan.
Sustainable Practices: Mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan untuk melindungi ekosistem laut.
Peningkatan Kapasitas: Memperkuat kapasitas institusi dan individu dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.

Manfaat Bimtek Kelautan & Perikanan

Peningkatan Keterampilan: Peserta dapat mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.
Kesadaran Lingkungan: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan praktik perikanan yang berkelanjutan.
Networking: Kesempatan untuk berkolaborasi dan bertukar informasi dengan profesional lain di bidang kelautan dan perikanan.

Pelatihan kelautan dan perikanan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas individu dan organisasi dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat berkontribusi lebih baik dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ”Bimtek Kelautan dan Perikanan” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Tema Diklat Kelautan dan Perikanan

Diklat budidaya dan pembenihan udang windu. (Selengkapnya)
Diklat teknologi adaptif dan perikanan kepada penyuluh perikanan dalam rangka meningkatkan adopsi teknologi hasil tangkap. (Selengkapnya)
Diklat verifikator dan pengolah data perikanan. (Selengkapnya)
Diklat peningkatan kapasitas kompetensi nelayan (penguatan kelembagaan nelayan berbasis alat tangkap ramah lingkungan. (Selengkapnya)
Diklat Validator dan Pengolahan data Perikanan.
Diklat kebijakan nasional keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia berdasarkan perpres no.59 tahun 2023.
Diklat pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan terukur berdasarkan pp.no.11 tahun 2023.
Diklat penyusunan rencana induk pelabuhan perikanan daerah (rippd) berdasarkan peraturan pemerintah no.27 tahun 2021.
Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah no.27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.
Diklat peran aktif indonesia di kawasan dasar laut internasional berdasarkan perpres no.80 tahun 2023.
Diklat persyaratan pendirian, penempatan, dan pembongkaran bangunan dan instalasi di laut berdasarkan peraturan pemerintah no.27 tahun 2021.
Diklat pengelolaan sumber daya ikan berdasarkan peraturan pemerintah no.27 tahun 2021.
Diklat pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berdasarkan pp.no.26 tahun 2023.
Diklat dan sosialisasi perpres no.16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan indonesia.
Diklat dan sosialisasi undang-undang no.16 tahun 2023 tentang landas kontinen.
Diklat pengelolaan pembudidayaan ikan berdasarkan pp. no.28 tahun 2017.
Diklat tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan berdasarkan pp. no.28 tahun 2017.
Diklat pengelolaan benda muatan kapal tenggelam berdasarkan perpres no.8 tahun 2023.
Diklat pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan berdasarkan pp. no.28 tahun 2017.
Diklat pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan berdasarkan pp. no.28 tahun 2017.
Diklat petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus (dak) fisik bidang kelautan dan perikanan.
Diklat tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.1 tahun 2023.
Diklat tata kelola kapal pengawas perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.4 tahun 2021.
Diklat pakan ikan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.4 tahun 2023.
Diklat tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan inti mutiara ke dalam wilayah negara republik indonesia berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.5 tahun 2023.
Diklat petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.6 tahun 2021.
Diklat penyusunan neraca komoditas perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.6 tahun 2023.
Diklat komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.8 tahun 2022.
Diklat pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengawas perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.8 tahun 2023.
Diklat pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengawas kelautan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.10 tahun 2023.
Diklat pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional asisten pengawas kelautan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.11 tahun 2023.
Diklat tata cara pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pengawas kelautan melalui penyesuaian berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.12 tahun 2023.
Diklat tata cara pengangkatan pns dalam jabatan fungsional asisten pengawas kelautan melalui penyesuaian berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.13 tahun 2023.
Diklat tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.14 tahun 2023.
Diklat tata cara penetapan sentra ekonomi garam rakyat berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.15 tahun 2023.
Diklat pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah negara republik indonesia berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.16 tahun 2022.
Diklat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional analis pasar hasil perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.16 tahun 2023.
Diklat standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja analis pasar hasil perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.17 tahun 2023.
Diklat pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional teknisi pengendali hama dan penyakit ikan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.30 tahun 2023.
Diklat komunikasi radio umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan berdasarkan permenkominfo no.8 tahun 2023.
Diklat penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.18 tahun 2021.
Diklat penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia bidang pengendalian hama dan penyakit ikan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.22 tahun 2022.
Diklat tata cara rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.25 tahun 2022.
Diklat pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 26 tahun 2022.
Diklat pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.28 tahun 2022.
Diklat pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analis akuakultur berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.29 tahun 2022.
Diklat pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional teknisi akuakultur berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.30 tahun 2022.
Diklat pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional teknisi kesehatan ikan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.31 tahun 2022.
Diklat penataan pemukiman nelayan menuju kampung nelayan maju berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.34 tahun 2022.
Diklat pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal pada sektor kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.35 tahun 2022.
Diklat pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional inspektur mutu hasil perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.36 tahun 2022.
Diklat pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional asisten inspektur mutu hasil perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.37 tahun 2022.
Diklat penerbitan kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.41 tahun 2022.
Diklat pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analis pengusahaan jasa kelautan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.45 tahun 2021.
Diklat standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pengelola ekosistem laut dan pesisir berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.57 tahun 2021.
Diklat pedoman pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyesuaian rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021-2025 berdasarkan peraturan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi no.1 tahun 2023.
Diklat alokasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas maritim berdasarkan permenkominfo no.10 tahun 2022.
Diklat pengelolaan benda muatan kapal tenggelam berdasarkan perpres no.8 tahun 2023.
Diklat rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021-2025 berdasarkan perpres no.34 tahun 2022.
Diklat penangkapan ikan terukur berdasarkan pp. no.11 tahun 2023.
Diklat penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia berdasarkan pp. no.13 tahun 2022.
Diklat penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran berdasarkan pp. no.22 tahun 2022.
Diklat pengendalian mutu pembudidayaan ikan berdasarkan pp. no.28 tahun 2017.
Diklat standar mutu hasil perikanan berdasarkan peraturan pemerintah no.27 tahun 2021.
Diklat pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berdasarkan pp. no.28 tahun 2017.
Diklat pengendalian impor komoditas perikanan dan impor komoditas pergaraman berdasarkan peraturan pemerintah no.27 tahun 2021.
Diklat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan berdasarkan pp. no.57 tahun 2015.
Diklat pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil berdasarkan pp.no.50 tahun 2015.
Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia.
Diklat penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia berdasarkan peraturan pemerintah no.13 tahun 2022.
Diklat pengelolaan bangunan dan instalasi di laut berdasarkan pp. no.6 tahun 2020.
Diklat rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional berdasarkan perpres no.3 tahun 2017.
Diklat sosialisasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) asisten penyuluh perikanan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) no.19 tahun 2022.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) penyuluh perikanan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) no.18 tahun 2022.
Diklat pengolahan dan pengemasan produk hasil perikanan.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) asisten pengawas kelautan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) no.17 tahun 2022.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) pengawas kelautan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) no.16 tahun 2022.
Diklat identifikasi spesies hewan laut yang dilindungi.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) asisten pengawas perikanan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) no.15 tahun 2022.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) pengawas perikanan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) no.14 tahun 2022.
Diklat teknologi adaptif dan perikanan kepada penyuluh perikanan dalam rangka adopsi teknologi hasil tangkap.
Diklat pengelolaan komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.8 tahun 2022.
Diklat petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus (dak) fisik bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2022 berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.1 tahun 2022.
Diklat petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional (jabfung) pengawas perikanan berdasarkan peraturan bkn no.22 tahun 2017.
Diklat sosialisasi verifikator dan pengolah data perikanan.
Diklat petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional (jabfung) pengelola kesehatan ikan peraturan kepala bkn no.17 tahun 2017.
Diklat petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional (jabfung) asisten pengelola produksi perikanan tangkap berdasarkan peraturan kepala bkn no.10 tahun 2017.
Diklat petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional (jabfung) pengelola produksi perikanan tangkap berdasarkan peraturan kepala badan kepegawaian negara (bkn) no.9 tahun 2017.
Diklat petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional (jabfung) pembina mutu hasil kelautan dan perikanan dan jabatan fungsional (jabfung) asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan badan kepegawaian negara (bkn) nomor 4 tahun 2018.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan