Diklat Gender

Diklat Gender bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pesertanya dalam memahami dan menerapkan konsep kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan dan kebijakan publik. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang peran gender dalam pembangunan, pengenalan konsep-konsep kunci seperti gender mainstreaming, analisis gender, dan kebijakan gender.

Peserta akan diajarkan tentang strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan gender, mempromosikan partisipasi dan akses yang setara bagi semua golongan gender, serta mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Tujuan Diklat Gender

Meningkatkan Pemahaman: Memberikan wawasan tentang konsep gender, perbedaan antara jenis kelamin dan gender, serta isu-isu terkait kesetaraan dan ketidakadilan gender.
Mengembangkan Keterampilan: Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program yang sensitif terhadap gender.
Mendorong Kesadaran: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Manfaat Diklat Gender

Peningkatan Pemahaman: Meningkatkan wawasan peserta tentang isu gender.
Pengembangan Keterampilan: Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang program yang sensitif gender.
Pemberdayaan: Memberdayakan individu untuk berperan aktif dalam mencapai kesetaraan gender.
Jaringan dan Kolaborasi: Membangun jaringan antara peserta yang memiliki minat yang sama.

Bimtek gender merupakan langkah penting dalam mendorong kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mencapai keadilan gender di masyarakat.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ” Diklat Gender ” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Tema Diklat Gender

Diklat penegakan etika dan profesionalisme perempuan terhadap kepemimpinan dan pembangunan berkelanjutan serta pedoman umum pengarusutamaan gender di daerah. (Selengkapnya)
Diklat pemberdayaan masyarakat oleh gerakan pkk serta peran perempuan berkualitas di segala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah. (Selengkapnya)
Diklat pentingnya kesetaraan gender di dalam pembangunan di daerah. (Selengkapnya)
Diklat pentingnya peran pemuda dan gender dalam pembangunan daerah. (Selengkapnya)
Diklat peningkatan kapasitas kader tp pkk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dalam membantu menjalankan program pemerintah. (Selengkapnya)
Diklat pengelolaan dan pengutan program pkk. (Selengkapnya)
Diklat perencanaan dan penganggaran responsif gender (pprg). (Selengkapnya)
Diklat wujudkan kesetaraan gender dengan perkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender di lintas sektor. (Selengkapnya)
Diklat strategi pembangunan daerah berbasis gender dan penyusunan rencana aksi daerah kabupaten/kota layak anak. (Selengkapnya)
Diklat dan sosialisasi undang-undang no.4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Diklat penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Diklat pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024.
Diklat penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang berkaitan dengan kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Diklat perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024.
Diklat penyusunan program kegiatan dan indikator kinerja serta target pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2024.
Diklat standar layanan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.2 tahun 2022.
Diklat dan sosialisasi undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu.tpks).
Diklat pencegahan, penanganan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu.tpks).
Diklat dan sosialisasi pp. no. 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak.
Diklat pembentukan serta tugas dan fungsi uptd perlindungan perempuan dan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota (uptd ppa prov/kab/kota) berdasarkan perpres no.55 tahun 2024.
Diklat tata kerja dan standar pelayanan terpadu uptd ppa prov/kab/kota berdasarkan perpres no.55 tahun 2024.
Diklat penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan pp. no.52 tahun 2019.
Diklat pemenuhan kebutuhan dasar dan pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas berdasarkan pp. no.52 tahun 2019.
Diklat peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pppa. no 7 tahun 2022.
Diklat evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelengaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan peraturan menteri pppa. no. 6 tahun 2022.
Diklat pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan menteri pppa nomor 4 tahun 2018.
Diklat pencegahan dan penanganan stunting berdasarkan perpres. no 70 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Diklat penyelenggaraan forum anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.1 tahun 2022.
Diklat penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.1 tahun 2023.
Diklat rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perpres no.19 tahun 2023.
Diklat peta proses bisnis kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.3 tahun 2022.
Diklat satu data gender dan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.4 tahun 2023.
Diklat pedoman nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.5 tahun 2021.
Diklat tata cara koordinasi pemantauan penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak no.5 tahun 2022.
Diklat evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelengaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.6 tahun 2022.
Diklat peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.7 tahun 2022.
Diklat standar operasional prosedur pelayanan terpadu bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (tppo) berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.8 tahun 2021.
Diklat petunjuk teknis penyusunan rencana aksi daerah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.10 tahun 2022.
Diklat prosedur standar operasional penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.11 tahun 2022.
Diklat penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no.12 tahun 2022.
Diklat petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Diklat strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia berdasarkan perpres no.60 tahun 2023.
Diklat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama berdasarkan peraturan menteri agama no.73 tahun 2022.
Diklat tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.2 tahun 2023.
Diklat jaminan sosial pekerja migran indonesia berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.4 tahun 2023.
Diklat rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2020 – 2024 berdasarkan perpres no.19 tahun 2023.
Diklat gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perpres no.22 tahun 2021.
Diklat kebijakan kabupaten/kota layak anak berdasarkan perpres no.25 tahun 2021.
Diklat rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2021 – 2025 berdasarkan perpres no.53 tahun 2021.
Diklat strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak berdasarkan perpres no.101 tahun 2022.
Diklat bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak berdasarkan pp. no.58 tahun 2022.
Diklat pelindungan pekerja migran indonesia berdasarkan undang-undang no.18 tahun 2017.
Diklat pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang no.12 tahun 2022.
Diklat peran dan pentingnya kesetaraan gender di dalam pembangunan di daerah.
Diklat strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Diklat strategi pembangunan daerah berbasis gender dan penyusunan rencana aksi daerah kabupaten/kota layak anak.
Diklat penegakan etika dan profesionalisme perempuan terhadap kepemimpinan dan pembangunan berkelanjutan serta pedoman umum pengurustamaan gender di daerah.
Diklat pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan pp. no. 43 tahun 2017.
Diklat pendampingan anak berhadapan dengan hukum.
Diklat wujudkan kesetaraan gender dengan perkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender di lintas sektor.
Diklat peningkatan kapasitas bagi petugas pendamping perlindungan perempuan dan anak pembangunan daerah.
Diklat kebijakan pembangunan peningkatan kualitas hidup perempuan serta sistem dan mekanisme pelaksanaan strategis pengarustamaan gender.
Diklat penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana.
Diklat dan sosialisasi rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2021 – 2025 berdasarkan perpres. no.53 tahun 2021.
Diklat penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak berdasarkan pp. no.59 tahun 2019.
Diklat pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah.
Diklat perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
Diklat layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas berdasarkan pp. no.75 tahun 2020.
Diklat pp. no.39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
Diklat tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem peradilan pidana anak berdasarkan pp. no.8 tahun 2017.
Diklat perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pp. no.70 tahun 2019.
Diklat pedoman register perkara anak dan anak korban berdasarkan pp. no. 9 tahun 2017.
Diklat evaluasi dan pemantauan penerapan restorative justice dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Diklat dan sosialisasi penguatan pendidikan karakter berdasarkan perpres no. 87 tahun 2017.
Diklat dan sosialisasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan perpres no. 99 tahun 2017.
Diklat mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
Diklat konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (sppt- pkktp).
Diklat standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Diklat pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.
Diklat pedoman pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
Diklat sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Diklat standar pelayanan minimal pelayanan terpadu bagi saksi/atau korban tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota.
Diklat data terpilah dan informasi gender anak dalam pembangunan.
Diklat pedoman pelaksanaan diversi, peradilan anak dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun berdasarkan pp. no.65 tahun 2015.
Diklat sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan