Diklat Penanaman Modal

Diklat Penanaman Modal – Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kegiatan penanaman modal, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sektor usaha, kepastian hukum dan perbaikan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

Regulator maupun pelaku usaha perlu memahami aturan perundang-undangan di bidang perizinan dan penanaman modal.

1. Definisi Penanaman Modal

Penanaman modal adalah proses di mana individu, perusahaan, atau pemerintah menginvestasikan dana atau sumber daya untuk memperoleh aktiva produktif, seperti saham, obligasi, properti, atau aset lainnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk finansial (seperti uang tunai) atau non-finansial (seperti tenaga kerja atau teknologi).

2. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Penanaman Modal Langsung (Direct Investment): Investasi di mana investor secara langsung memiliki dan mengelola aset atau perusahaan. Contoh: Mendirikan pabrik, membeli saham perusahaan, atau membuka cabang bisnis di lokasi baru.
Penanaman Modal Portofolio (Portfolio Investment): Investasi di mana investor membeli sekuritas atau aset finansial tanpa berpartisipasi dalam pengelolaan sehari-hari. Contoh: Membeli saham, obligasi, atau reksa dana.
Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment, FDI): Investasi oleh perusahaan atau individu asing di negara lain dengan tujuan memiliki kontrol langsung atas perusahaan lokal atau aset. Contoh: Perusahaan multinasional yang mendirikan pabrik di negara lain.
Penanaman Modal Dalam Negeri: Investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan di dalam negeri. Contoh: Perusahaan lokal yang memperluas bisnisnya ke daerah baru di dalam negeri.

Penanaman modal yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pemahaman yang mendalam tentang pasar dan risiko, serta pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa investasi memberikan hasil yang optimal. Penyajian materi akan disampaikan oleh narasumber/pengajar yang berpengalaman dan memiliki kompetensi sesuai substansi bimtek.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ” Diklat Penanaman Modal ” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Tema Diklat Penanaman Modal

Diklat Pengelolaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. (Selengkapnya)

Diklat Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (Selengkapnya)

Diklat Implementasi Penyederhanaan Peraturan Perizinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi Perekonomian di Daerah dan Implementasi Online Single Submission (OSS) Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. (Selengkapnya)

Diklat Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). (Selengkapnya)

Diklat Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan. (Selengkapnya)

Diklat Penyusunan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Pada Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah. (Selengkapnya)

Diklat Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Selengkapnya)

Diklat Service Excellent Pada Layanan Perizinan dan Non Perizinan. (Selengkapnya)

Diklat Analisis Kelayakan Investasi Publik. (Selengkapnya)

Diklat Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal. (Selengkapnya)

Diklat penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah berdasarkan peraturan menteri investasi/ kepala bkpm no. 2 tahun 2022. (Selengkapnya)

Diklat mekanisme pemberian perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota nusantara berdasarkan pp.no.12 tahun 2023. (Selengkapnya)

Diklat pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal pada sektor kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.35 tahun 2022. (Selengkapnya)

Diklat standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan peraturan menteri lhk no.3 tahun 2021. (Selengkapnya)

Diklat penataan perizinan dan persetujuan bidang sumber daya air berdasarkan peraturan menteri pupr no.3 tahun 2023. (Selengkapnya)

Diklat tata cara pelaksanaan pemenuhan standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan menteri pupr no.08 tahun 2022. (Selengkapnya)

Diklat norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha untuk penerbitan buku berdasarkan permendikbud ristek no.16 tahun 2023. (Selengkapnya)

Diklat pengelolaan indonesia national single window dan penyelenggaraan sistem indonesia national single window berdasarkan permenkeu no.214/pmk.012/2022. (Selengkapnya)

Diklat penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas sesuai permenkominfo no.2 tahun 2023.

Diklat penyelenggara sistem elektronik lingkup privat berdasarkan permenkominfo no.10 tahun 2021.

Diklat alokasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas maritim berdasarkan permenkominfo no.10 tahun 2022.

Diklat bidang usaha penanaman modal berdasarkan perpres no.49 tahun 2021.

Diklat pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan perpres no.55 tahun 2022.

Diklat penyelenggaraan mal pelayanan publik berdasarkan perpres no.89 tahun 2021.

Diklat penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan pp. No.5 tahun 2021.

Diklat penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berdasarkan pp. No.6 tahun 2021.

Diklat perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha berdasarkan pp. No.9 tahun 2021.

Diklat pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah berdasarkan pp. No.10 tahun 2021.

Diklat pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota nusantara berdasarkan pp. No.12 tahun 2023.

Diklat penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berdasarkan pp. No.6 tahun 2021.

Diklat dan sosialisasi perpres no.49 tahun 2021 tentang perubahan atas perpres no.10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal.

Diklat pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal berdasarkan peraturan menteri investasi/ kepala bkpm no.9 tahun 2021.

Diklat analisis kelayakan investasi publik.

Diklat pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan peraturan bkpm no.5 tahun 2021.

Diklat pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal berdasarkan peraturan bkpm no.4 tahun 2021.

Diklat penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga berdasarkan peraturan bkpm no.1 tahun 2021.

Diklat optimalisasi rencana umum penanaman modal (rupm).

Diklat peningkatan kegiatan penanaman modal melalui fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu berdasarkan pp. No.78 tahun 2019.

Diklat penerapan izin usaha industri berdasarkan pp. No.107 tahun 2015.

Diklat manajemen penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah berdasarkan pp. No.24 tahun 2019.

Diklat manajemen investasi pemerintah berdasarkan pp. No.63.tahun 2019.

Diklat pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan pp. No. 24 tahun 2018.

Diklat penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan pp. No.5 tahun 2021.

Diklat service excellent bagi ptsp.

Diklat perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha berdasarkan pp. 9 tahun 2021.

Diklat mekanisme dan tata cara penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur izin mendirikan bangunan (sop imb).

Diklat pelaksanaan kampanye pencitraan indonesia untuk meningkatkan penanaman modal berdasarkan perpres no.32 tahun 2019.

Diklat jabatan fungsional penata perizinan berdasarkan peraturan menteri pan rb. No.22 tahun 2022.

Diklat strategi penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah.

Diklat dan sosialisasi perpres no.44 tahun 2018 tentang indonesia national single window.

Diklat implementasi online single submission based risk approach (oss-rba) dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah.

Diklat pengalihan saham dan luasan lahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing berdasarkan perpres no.34 tahun 2019.

Diklat sistem oss pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Diklat standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan berdasarkan permenkes no.8 tahun 2022.

Diklat pedoman perencanaan, regulasi dan implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan.

Diklat pedoman nomenklatur dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.100 tahun 2016.

Diklat klasifikasi dan perizinan rumah sakit berdasarkan permenkes no.3 tahun 2020.

Diklat dan sosialisasi perpres no.44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Diklat implementasi penyederhanaan peraturan perizinan dalam rangka peningkatan investasi perekonomian di daerah dan implementasi online single submission (oss) berdasarkan pp. No. 24 tahun 2018 tentang pemberian insenstif dan kemudahan investasi di daerah.

Diklat manajemen penyelenggaraan penanaman modal oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan permendagri no.25 tahun 2021. (Selengkapnya)

Diklat manajemen penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Diklat petunjuk teknis penggunaan dana alokasi (dak) khusus nonfisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2022 berdasarkan peraturan menteri investasi/ kepala bkpm no.8 tahun 2021. (Selengkapnya)

Diklat Ketentuan terbaru penanaman modal berdasarkan perka BKPM no. 5 tahun 2013. (Selengkapnya)

Diklat sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronikberdasarkan peraturan bkpm no.3 tahun 2021. (Selengkapnya)

Diklat manajemen peningkatan pelayanan publik dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (ptsp).

Diklat pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan berdasarkan peraturan bpom no.26 tahun 2018.

Diklat perencanaan regulasi dan implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan. (Selengkapnya)

Diklat standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi berdasarkan permenhub no.12 tahun 2021. (Selengkapnya)

Diklat pembinaan penerapan standar nasional indonesia (sni) pada usaha mikro kecil dalam rangka perizinan tunggal berdasarkan peraturan badan standardisasi nasional (bsn) no.28 tahun 2021.

Diklat strategi penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana strategis daerah. (Selengkapnya)

Diklat integrasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik sektor obat dan makanan berdasarkan peraturan bpom no.5 tahun 2020. (Selengkapnya)

Diklat penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas berdasarkan permenkominfo no.2 tahun 2023.

Diklat rencana induk dan ketentuan teknis operasional penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan jasa penyiaran radio melalui media terestrial berdasarkan permenkominfo no.5 tahun 2023.

Diklat pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan sesuai permendag. No.64 tahun 2020. (Selengkapnya)

Diklat percepatan pelaksanaan berusaha berdasarkan perpres no.91 tahun 2017. (Selengkapnya)

Diklat penyusunan laporan kegiatan penanaman modal. (Selengkapnya)

Diklat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pp. No.96 tahun 2021. (Selengkapnya)

Diklat regulasi kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian berdasarkan pp. No.3 tahun 2020. (Selengkapnya)

Diklat pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan perpres no.55 tahun 2022. (Selengkapnya)

Jadwal & Tempat Pelaksanaan