MATERI BIMTEK PENGAWASAN KEUANGAN DAN APARATUR TAHUN 2023

Diklat Pengawasan Keuangan dan Aparatur

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Diklat Pengawasan Keuangan dan Aparatur adalah kegiatan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman para aparatur negara dalam hal pengawasan dan pengelolaan keuangan.

Tujuan utama dari diklat ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyajian materi akan disampaikan oleh narasumber/pengajar yang berpengalaman dan memiliki kompetensi sesuai substansi bimtek.

Penjelasan Umum tentang Diklat Pengawasan Keuangan dan Aparatur:

Tujuan Bimtek:

Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur negara dalam hal pengawasan keuangan.
Pemahaman Regulasi: Membantu peserta memahami dan menerapkan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan.
Pencegahan dan Pengendalian: Mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Metode Diklat:

Ceramah dan Presentasi: Penjelasan teori dan konsep dasar oleh narasumber atau fasilitator.
Studi Kasus: Analisis kasus nyata untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan.
Simulasi dan Praktik: Latihan praktis dalam menerapkan teknik dan prosedur pengawasan.
Diskusi dan Tanya Jawab: Interaksi dan diskusi untuk mengatasi pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi peserta.

Manfaat Diklat:

Peningkatan Kompetensi: Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan secara profesional.
Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran.
Peningkatan Transparansi: Membantu dalam menciptakan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Melalui diklat ini, diharapkan aparatur negara dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, mengelola dan mengawasi keuangan negara dengan lebih baik, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran publik.

Pilihan Tema Diklat Pengawasan Keuangan & Aparatur

Diklat Audit Barang Milik Daerah. (Selengkapnya)
Diklat Risk Based Audit. (Selengkapnya)
Diklat Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. (Selengkapnya)
Diklat Audit Tingkat Dasar. (Selengkapnya)
Diklat Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. (Selengkapnya)
Diklat Probity dan Forensik Audit Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah. (Selengkapnya)
Diklat Audit Tujuan Tertentu dan Manajemen Pengawasan. (Selengkapnya)
Diklat Penyelenggaraan SPIP Integratif dan Penilaian Maturitas SPIP. (Selengkapnya)
Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). (Selengkapnya)
Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik. (Selengkapnya)
Diklat Audit Investigatif Di Lingkungan APIP. (Selengkapnya)
Diklat Audit Ketaatan. (Selengkapnya)
Diklat Audit Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.(Selengkapnya)
Diklat Fraud Auditing. (Selengkapnya)
Diklat Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) untuk Fungsi Audit Intern. (Selengkapnya)
Diklat Audit Tingkat Lanjutan. (Selengkapnya)
Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa. (Selengkapnya)
Diklat Audit Pengeloaan Keudes Berbantuan Aplikasi Siswaskeudes. (Selengkapnya)
Diklat Penyusunan Dokumen RTP SPIP. (Selengkapnya)
Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah. (Selengkapnya)
Diklat Audit Kinerja Kementerian/Lembaga. (Selengkapnya)
Diklat Audit Berbantuan Komputer. (Selengkapnya)
Diklat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). (Selengkapnya)
Diklat Pengawasan Legislatif Terhadap Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. (Selengkapnya)
Diklat Audit Investigatif. (Selengkapnya)
Diklat Audit Ketaatan Berbasis Risiko. (Selengkapnya)
Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko. (Selengkapnya)
Diklat Pengelolaan Hasil Pengawasan Berbasis Komputer. (Selengkapnya)
Diklat Audit Investigatif Pengawasan Keuangan dan Pemberian Keterangan Ahli. (Selengkapnya)
Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
Diklat peningkatan kapasitas sdm inspektorat dan pemda dalam melakukan penugasan pengawasan.
Diklat pengelolaan penugasan, laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Diklat peningkatan kinerja kapabilitas organisasi apip dan individu di lingkungan pemda.
Diklat tunjangan jabatan fungsional pemeriksa berdasarkan perpres no.100 tahun 2022.
Diklat tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan pp. No.1 tahun 2021.
Diklat perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Diklat pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan intern pemerintah berdasarkan peraturan badan kepegawaian negara (BKN) no.12 tahun 2018.
Diklat standar umum, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Diklat analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk ri dan inspektorat berkaitan dengan aparat penegak hukum.
Diklat audit intern inspektorat daerah sebagai aparatur pengawas di lingkungan pemerintah daerah.
Diklat penilaian maturitas spip dan audit investigasi perhitungan keuangan negara.
Diklat probity dan forensik audit bagi apip di lingkungan inspektorat daerah.
Diklat peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah berdasarkan permendagri no.19 tahun 2020.
Diklat pencatatan dan monitoring temuan, rekomendasi dan tindak lanjut hasil audit eksternal.
Diklat penyusunan program kerja pengawasan tahunan
Diklat standar kompetensi teknis jabatan fungsional (Jabfung) auditor kepegawaian berdasarkan peraturan kepala badan kepegawaian negara (BKN) no.22 tahun 2016.
Diklat pedoman pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) no.3 tahun 2019.
Diklat pedoman pengawasan intern program pemulihan ekonomi nasional berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) no.4 tahun 2020.
Diklat tata cara mengantisipasi pemeriksaan oleh BPK – RI, serta sistem pengendalian internal dan eksternal pemerintahan daerah.
Diklat tata cara penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) no.5 tahun 2021.
Diklat indentifikasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui teknik audit investigatif.
Diklat pedoman pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) no.6 tahun 2018.
Diklat sistem informasi pembinaan jabatan fungsional auditor berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) no.6 tahun 2021.
Diklat tata cara penilaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) no.8 tahun 2021.
Diklat pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional auditor melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) no.9 tahun 2019.
Diklat Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit Intern.
Diklat Pengawasan Intern Berbasis Risiko Bagi APIP K/L.
Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi APIP Pemerintah Daerah.
Diklat Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Pemerintah Daerah.
Diklat Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik K/L.
Diklat Manajemen Pengawasan.
Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko Bagi APIP Pemerintah Daerah.
Diklat Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
Diklat Audit Investigatif Level Basic.
Diklat Penilian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Di Lingkungan K/L.
Diklat Evaluasi OPAD.
Diklat Audit Tingkat Lanjutan.
Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit Intern.
Diklat Audit Atas Pendapatan Asli Daerah.
Diklat Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
Diklat Penyelenggaraan SAKIP Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Diklat Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP).
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Diklat Audit Investigatif Level Intermediate.
Diklat Audit Untuk Non Auditor.
Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa.
Diklat Risiko yang di hadapi oleh PA/KPA/POKJA/PP/PPK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Kacamata Auditor.
Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
Diklat Internal Audit Refreshment.
Diklat Audit Barang Milik Negera.
Diklat Fungsional Auditor Terampil Di Lingkungan APIP.
Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan APIP.
Diklat Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
Diklat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan