Diklat Satpol PP

Diklat Satpol PP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga penegak peraturan daerah di Indonesia yang bertugas menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan di tingkat lokal. Satpol PP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik.

Satpol PP merupakan lembaga penting dalam struktur pemerintahan daerah yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum di tingkat lokal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang luas, Satpol PP berperan kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di masyarakat.

Diklat Satpol PP merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, penertiban, dan pengawasan di tingkat daerah. Diklat ini penting untuk memastikan bahwa Satpol PP dapat menjalankan perannya secara efektif dan profesional.

Tujuan Diklat Satpol PP Antara Lain :

Peningkatan Pemahaman Tugas: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Satpol PP dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
Pemberdayaan Anggota: Meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggota dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Stabilitas Politik: Membekali anggota dengan strategi untuk memelihara stabilitas politik di tingkat daerah.
Koordinasi dan Kolaborasi: Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam menjaga ketertiban.

Manfaat Diklat Satpol PP Antara Lain :

Meningkatkan pemahaman anggota tentang peran mereka dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
Meningkatkan efektivitas penegakan Perda di masyarakat.
Memperkuat keterampilan komunikasi dan mediasi dalam menangani konflik.
Meningkatkan kolaborasi antara Satpol PP dan instansi lain dalam menjaga ketertiban.

Bimtek Satpol PP merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan di masyarakat.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ” Diklat Satpol PP ” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Tema Diklat Satpol PP

Klik Tema Diklat dibawah ini, Untuk Informasi Lebih Lengkap :

Diklat Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Oprasional dan Penghargaan Satpol PP. (Selengkapnya)
Diklat Jabatan Fungsional Satpol PP.(Selengkapnya)
Diklat PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP. (Selengkapnya)
Diklat Peningkatan Kapasitas Satpol PP Sebagai Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara Permendagri nomor 3 Tahun 2019. (Selengkapnya)
Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik dan Penegakan Perda. (Selengkapnya)
Diklat Peningkatan Kinerja Satpol PP dan Pemahaman Tentang SOP Penggunaan Senjata Api Serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP. (Selengkapnya)
Diklat Intelijen Satpol PP. (Selengkapnya)
Diklat Strategi Relokasi Pasar dan Pedagang Kaki Lima. (Selengkapnya)
Diklat Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP. (Selengkapnya)
Diklat Fungsi Satpol PP Dalam Pencegahan & Penanganan Teror Di Daerah. (Selengkapnya)
Diklat standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja (sop satpol pp) dan kode etik polisi pamong praja berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (ppns) di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan permendagri no.3 tahun 2019.
Diklat tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (ppns) berdasarkan permendagri no.3 tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
Diklat penyelenggaraan penegakan perda dan perkada berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat peran, tugas dan fungsi petugas tindak internal (pti pol pp) dan majelis kode etik (mke pol pp) berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik pol pp berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat standar operasional prosedur (sop) penegakan perda dan perkada berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat standar operasional prosedur (sop) deteksi dan cegah dini serta pembinaan dan penyuluhan bagi satpol pp. berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat standar operasional prosedur (sop) patroli, pengamanan dan pengawalan bagi satpol pp. berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat standar operasional prosedur (sop) penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa bagi satpol pp. berdasarkan permendagri no.16 tahun 2023.
Diklat pembentukan sekretariat penyidik pegawai negeri sipil (ppns) kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.3 tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
Diklat pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi ppns berdasarkan permendagri no.3 tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
Diklat peningkatan kinerja satpol pp dan pemahaman tentang standar operasional dan prosedur penggunaan senjata api serta pedoman organisasi, tata kerja dan pedoman pelaporan satpol pp.
Diklat permendagri 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.
Diklat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan permendagri 26 tahun 2020.
Diklat penyelenggaraan pelindungan masyarakat (linmas) berdasarkan permendagri 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.
Diklat pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat (linmas) berdasarkan permendagri 26 tahun 2020.
Diklat permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pns, penyedia sarana prasarana minimal, pembina teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja.
Diklat pemenuhan hak pegawai negeri sipil satpol pp dan penyediaan sarana dan prasarana minimal satpol pp. berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2019.
Diklat pedoman pakaian dinas dan standar perlengkapan dan peralatan operasional satpol.pp berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2019.
Diklat pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana minimal satpol pp berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2019.
Diklat pembinaan etika profesi dan peningkatan kualitas pelayanan satpol pp berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2019.
Diklat manajemen penegakan perda dan perkada berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2019.
Diklat mekanisme pemberian penghargaan satpol pp. berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2019.
Diklat penyusunan program kegiatan deteksi dini terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2019.
Diklat penyusunan peta rawan pelanggaran perda/konflik berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2019.
Diklat peran dan fungsi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam pencegahan dan penanganan teror di daerah.
Diklat peningkatan kapasitas satpol pp sebagai penyidik pegawai aparatur sipil negara.
Diklat peningkatan kapasitas satpol pp dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat berdasarkan permendagri no. 26 tahun 2020.
Diklat dan sosialisasi permendagri no. 32 tahun 2019 tentang pelaksanaan tugas pembinaan jabatan fungsional (jabfung) polisi pamong praja.
Diklat implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satpol pp.
Diklat penindak tingkat internal.
Diklat peningkatan kapasitas sdm polisi pamong praja dengan pengenalan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna membentuk polisi pamong praja yang profesional dan terlatih.
Diklat peningkatan kapasitas dan kemampuan satuan polisi pamong praja dalam memelihara ketertiban dan keamanan di daerah.
Diklat tata cara pengangkatan jabatan fungsional (jabfung) polisi pamong praja.
Diklat jabatan fungsional (jabfung) polisi pamong praja dan angka kreditnya berdasarkan peraturan bersama mendagri no.34 thn.2015 dan kepala bkn no.9 thn 2015.
Diklat implementasi permendagri no 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja.
Diklat dan sosialisasi permendagri no.71 tahun 2020 tentang penyelenggaraan diklat satpol pp.
Diklat implementasi pp nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja.
Diklat peningkatan kapasitas sdm polisi pamong praja dengan pengenalan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Diklat jabatan fungsional polisi pamong praja.
Diklat peran serta polisi pamong praja dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas.
Diklat pedoman formasi jabatan fungsional (jabfung) polisi pamong praja berdasarkan permendagri no.7 tahun 2020.
Diklat dan sosialisasi pp. no.16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja.
Diklat tugas, fungsi, dan wewenang satuan polisi pamong praja (satpol.pp) berdasarkan pp. no.16 tahun 2018.
Diklat penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat berdasarkan pp. no.16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja (satpol pp).
Diklat pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penegakan perda dan perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat (linmas) berdasarkan pp. no.16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja (satpol pp).
Diklat pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada berdasarkan pp. no.16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja (satpol pp).
Diklat standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.121 tahun 2018.
Diklat dan sosialisasi permendagri no.46 tahun 2019 tentang perubahan atas permendagri no.2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah.
Diklat peningkatan kapasitas anggota satpol pp dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum, stabilitas politik dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah guna membentuk satpol pp yang profesional.
Diklat pengelolaan dana alokasi khusus (dak) sub-bidang sarana dan prasarana satuan polisi pamong praja berdasarkan permendagri no.85 tahun 2015.
Diklat mekanisme dan strategi intelejen satpol pp.
Diklat strategi relokasi pasar dan pedagang kaki lima.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan