Bimtek Implementasi KKPR, RDTR Terintegrasi OSS, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026

Bimtek Implementasi KKPR, RDTR Terintegrasi OSS, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026 – Penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, produktif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dituntut mampu memastikan kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha, sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku.

Sejalan dengan penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), proses pemenuhan persyaratan tata ruang semakin terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan. Ketersediaan RDTR yang terintegrasi dengan OSS menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan proses pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi KKPR dan RDTR terintegrasi OSS di daerah, antara lain ketersediaan RDTR digital, sinkronisasi data spasial, pemahaman terhadap mekanisme penerbitan KKPR, koordinasi antarperangkat daerah, pemanfaatan sistem elektronik, serta pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang agar kegiatan pembangunan tidak menyimpang dari rencana tata ruang. Pengendalian tersebut perlu dilakukan melalui mekanisme yang sistematis, berbasis data, terintegrasi, dan didukung oleh koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah teknis, Kantor Pertanahan, Forum Penataan Ruang, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dalam konteks kebijakan penataan ruang tahun 2026, pemahaman terhadap perkembangan regulasi, mekanisme KKPR, integrasi RDTR dengan OSS, pemanfaatan data spasial, serta pengendalian pemanfaatan ruang menjadi semakin penting bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi KKPR, RDTR Terintegrasi OSS, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Outline Bimtek Implementasi KKPR, RDTR Terintegrasi OSS, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026

Bimtek ini akan dilaksanakan selama 2 hari tatap muka dan akan membahas topik penting yaitu :

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PERIZINAN TAHUN 2026.
KONSEP DAN IMPLEMENTASI KKPR.
RDTR SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN PEMANFAATAN RUANG.
RDTR TERINTEGRASI OSS.
IMPLEMENTASI KKPR DALAM PERIZINAN BERUSAHA.
PEMANFAATAN DATA SPASIAL DAN GIS.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.
PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.
PERAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH.
SINKRONISASI RTRW, RDTR, OSS DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.
STUDI KASUS DAN SIMULASI.

Bimtek ini akan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dengan kombinasi antara teori, praktik, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Pelatihan ini juga akan didukung oleh fasilitator yang berpengalaman dan kompeten.

Manfaat Mengikuti Bimtek Implementasi KKPR, RDTR Terintegrasi OSS, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026

Meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang tahun 2026.
Memahami konsep dan kedudukan KKPR dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Memahami mekanisme pelaksanaan KKPR bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
Memahami keterkaitan KKPR dengan perizinan berusaha berbasis risiko.
Memahami integrasi RDTR dengan sistem OSS.
Meningkatkan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan RDTR sebagai instrumen pelayanan perizinan.
Memahami proses verifikasi dan pemanfaatan informasi tata ruang.
Memahami pemanfaatan data spasial dalam pelayanan KKPR.
Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dalam pelaksanaan KKPR.
Memahami peran Forum Penataan Ruang dalam proses penataan ruang.
Memahami mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang.
Memahami pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang.
Memahami penanganan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.
Mendorong terciptanya pelayanan tata ruang dan perizinan yang efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan