Bimtek Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 3 Tahun 2019

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing Sebagaimana PPNS, dilingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) juga terdapat PPNS yang berfungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah Kebutuhan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. Kebutuhan PPNS tersebut saat ini akan dikonsentrasikan di Satpol PP dan diperkuat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2019, sebagaimana penjelasan pada Bab 1 pasal 1 point 5, 6 dan 7, bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimtek Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah merujuk pada program pelatihan atau bimbingan teknis yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan panduan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan terkait dengan pelanggaran atau tindakan yang melibatkan pegawai negeri sipil di daerah.

Tujuan Bimtek Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 3 Tahun 2019

Meningkatkan pemahaman Penyidik PNS tentang tugas dan wewenang dalam penyidikan.
Mengembangkan keterampilan dan teknik yang diperlukan dalam proses penyidikan.
Mendorong penerapan praktik terbaik dalam penyidikan untuk meningkatkan integritas dan efektivitas penegakan hukum di lingkungan pemerintah daerah.

Materi yang dipelajari dalam Bimtek Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Antara Lain :

Pengertian dan Tugas Penyidik PNS.
Prosedur Penyidikan Tindak Pidana di Pemerintahan Daerah.
Kewenangan Penyidik PNS.
Penyidikan Tindak Pidana yang Melibatkan PNS.
Pengumpulan dan Penanganan Alat Bukti.
Tindak Lanjut Penyidikan.
Kode Etik dan Profesionalisme Penyidik PNS.

Kesimpulan
Bimtek Penyidik PNS yang berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan penyidikan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan pelatihan ini, diharapkan penyidik PNS dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintahan daerah yang lebih bersih, akuntabel, dan transparan.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) bermaksud menyelenggarakan Bimbingan teknis kepegawaian dengan tema ” Bimtek Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 ” yang penyelenggaraanya akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli pada bidang bimtek kepegawaian. Segera daftarkan segera diri anda..

Jadwal & Tempat Pelaksanaan