Bimtek Penyusunan, Revisi, dan Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota Sesuai Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026imtek Implementasi KKPR, RDTR Terintegrasi OSS, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026

Bimtek Penyusunan, Revisi, dan Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota Sesuai Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026 – Penataan ruang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, produktif, berdaya saing, serta mampu memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan struktur ruang, pola ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menghadapi dinamika pembangunan yang terus berkembang, perubahan kebijakan sektoral, perkembangan infrastruktur, perubahan kondisi sosial-ekonomi, kebutuhan investasi, perkembangan kawasan perkotaan, serta perubahan kondisi lingkungan dan kebencanaan. Kondisi tersebut menuntut agar dokumen RTRW dan RDTR senantiasa dapat dievaluasi, ditinjau kembali dan, apabila diperlukan, direvisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 12 Mei 2026 telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2026.

Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026 membawa penyesuaian terhadap tata cara penyusunan RTRW dan RDTR, termasuk aspek persiapan, pembentukan tim penyusun, penyusunan rencana kerja, pelibatan masyarakat, penyusunan substansi, pembahasan rancangan, serta proses persetujuan substansi.

Dalam ketentuan terbaru tersebut, penyusunan RTRW Kabupaten/Kota melibatkan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, serta tim ahli dengan kompetensi multidisiplin. Sementara penyusunan RDTR Kabupaten/Kota melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam lingkup Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota, serta tenaga ahli yang memiliki kompetensi antara lain rancang kota, pertanahan, geografi/geodesi, geologi/kebencanaan, infrastruktur/transportasi, lingkungan, dan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah agar mampu melaksanakan penyusunan, revisi, dan peninjauan kembali RTRW serta RDTR secara tepat, terintegrasi, partisipatif, berbasis data, dan sesuai dengan regulasi terbaru.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu memahami perubahan kebijakan dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026 serta menerapkannya dalam pelaksanaan penataan ruang di daerah.

Outline Bimtek Implementasi KKPR, RDTR Terintegrasi OSS, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026

Bimtek ini akan dilaksanakan selama 2 hari tatap muka dan akan membahas topik penting yaitu :

Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Daerah Tahun 2026.
Pemahaman Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026.
Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten.
Tata Cara Penyusunan RTRW Kota.
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota.
Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR.
Revisi RTRW dan RDTR.
Persetujuan Substansi RTRW dan RDTR.
Integrasi Data Spasial dan Data Sektoral.
Forum Penataan Ruang dan Pelibatan Masyarakat.
Sinkronisasi RTRW/RDTR dengan Dokumen Perencanaan Daerah.
Studi Kasus dan Simulasi.

Bimtek ini akan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dengan kombinasi antara teori, praktik, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Pelatihan ini juga akan didukung oleh fasilitator yang berpengalaman dan kompeten.

Manfaat Mengikuti Bimtek Penyusunan, Revisi, dan Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota Sesuai Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026

Meningkatkan pemahaman peserta terhadap Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026.
Memahami perubahan ketentuan dari Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021.
Memahami tahapan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.
Memahami tahapan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota.
Meningkatkan kemampuan dalam melakukan evaluasi dan peninjauan kembali RTRW/RDTR.
Memahami dasar dan mekanisme revisi RTRW/RDTR.
Memahami mekanisme penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana kerja.
Memahami pembentukan dan tugas tim penyusun RTRW/RDTR.
Memahami peran Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
Memahami mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang.
Memahami integrasi data spasial dan data sektoral dalam penyusunan tata ruang.
Memahami penyusunan substansi dan muatan RTRW Kabupaten/Kota.
Memahami penyusunan substansi dan muatan RDTR Kabupaten/Kota.
Memahami proses pembahasan rancangan RTRW/RDTR.
Memahami mekanisme penerbitan persetujuan substansi.
Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilka.
dokumen tata ruang yang berkualitas dan implementatif.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan