Bimtek Penyusunan Standar Harga Satuan (SSH) dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Bimtek Penyusunan Standar Harga Satuan (SSH) Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 93 Ayat (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Penyusunan SSH dan SHB tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggapan akan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari harga di pasar. Oleh karenanya, penyusunan SSH dan SHB ini dilakukan sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya.

Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

bimtek Penyusunan Standar Harga Satuan (SSH) dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah dua aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya di tingkat daerah. SSH adalah daftar harga standar yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan di daerah.

Sementara Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah dokumen perencanaan yang mencakup kebutuhan barang atau layanan yang akan diakuisisi oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

Bimtek penyusunan SSH dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah mencakup beberapa topik, seperti:

1. Konsep dan Prinsip Dasar: Penjelasan tentang apa itu SSH dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, serta pentingnya kedua aspek tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Prosedur Penyusunan: Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menyusun SSH dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, termasuk pengumpulan data, analisis kebutuhan, penetapan harga, dan pengesahan.

3. Metode Penetapan Harga: Penjelasan tentang berbagai metode yang dapat digunakan dalam menetapkan harga dalam SSH, seperti metode analisis harga satuan (HSPK), analisis biaya langsung (ABL), atau metode lainnya.

4. Peraturan dan Ketentuan Terkait: Pembahasan mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan penyusunan SSH dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, termasuk peraturan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa.

5. Studi Kasus dan Latihan: Penerapan teori dalam studi kasus nyata atau latihan praktis dalam menyusun SSH dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

6. Pengelolaan dan Pemeliharaan: Strategi pengelolaan dan pemeliharaan SSH serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah agar tetap relevan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan harga di pasar.

Dalam bimtek ini, peserta akan diajak untuk terlibat aktif dalam diskusi, studi kasus, serta melakukan latihan-latihan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang penyusunan SSH dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.