Diklat Pemerintahan

Tema Diklat Pemerintahan Tahun 2024

Klik Tema Diklat dibawah ini, Untuk Informasi Lebih Lengkap

• Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permenpan Rb Nomor 36 Tahun 2020. (Selengkapnya)
• Diklat Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Sebagai Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari APBD. (Selengkapnya)
• Diklat PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. (Selengkapnya)
• Diklat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. (Selengkapnya)
• Diklat Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 23 Tahun 2020. (Selengkapnya)
• Diklat SIPD Sistem Informasi Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. (Selengkapnya)
• Diklat Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. (Selengkapnya)
• Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP Nomor 13 Tahun 2019. (Selengkapnya)
• Diklat Penyusunan Produk Hukum Daerah. (Selengkapnya)
• Diklat Penyusunan Program Kegiatan SKPD. (Selengkapnya)
• Diklat Legal Drafting Penyusunan Peraturan Perundang – undangan. (Selengkapnya)
• Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Selengkapnya)
• Diklat Perencanaan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas. (Selengkapnya)
• Diklat Penyusunan LPPD dan LKPJ. (Selengkapnya)
• Diklat Manajemen Pelayanan Publik Peningkatan Standar dan Kinerja. (Selengkapnya)
• Diklat pelayanan publik berbasis hak asasi manusia berdasarkan permenkumham no.25 tahun 2023.
• Diklat pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah berdasarkan permendagri no.8 tahun 2023.
• Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah no.2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (spm).
• Diklat penerapan standar pelayanan minimal (spm) berdasarkan permendagri no.59 tahun 2021.
• Diklat pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan permenpan-rb no.4 tahun 2023.
• Diklat pedoman penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik nasional berdasarkan permenpan rb no.13 tahun 2017.
• Diklat pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional berdasarkan permenpan rb no.62 tahun 2018.
• Diklat standar pelayanan minimal (spm) bidang kesehatan berdasarkan permenkes no.43 tahun 2016.
• Diklat dan sosialisasi undang-undang no.6 tahun 2023 tentang perppu no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
• Diklat pedoman, pembentukan dan nomenklatur badan riset dan inovasi daerah (brid) berdasarkan permendagri no.7 tahun 2023.
• Diklat pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat terhadap unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan permenpan-rb no.14 tahun 2017.
• Diklat metode dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan permenpan-rb no.14 tahun 2017.
• Diklat mekanisme pelaporan dan evaluasi  hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan permenpan-rb no.14 tahun 2017.
• Diklat tata cara pelaksanaan dan teknik pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm) terhadap unit pelayanan publik berdasarkan permenpan-rb no.14 tahun 2017.
• Diklat strategi nasional perlindungan konsumen berdasarkan perpres no.49 tahun 2024.
• Diklat percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional berdasarkan perpres no.82 tahun 2023.
• Diklat ketentuan hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan perpres no.21 tahun 2023.
• Diklat tata cara pengusulan, pembahasan dan pelantikan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota berdasarkan permendagri no.4 tahun 2023.
• Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah no.36 tahun 2021 tentang pengupahan.
• Diklat penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan pp.no.49 tahun 2023.
• Diklat pengupahan dan ketentuan penetapan upah minimum berdasarkan pp.no.51 tahun 2023.
• Diklat peraturan pelaksanaan undang-undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian berdasarkan pp.no.40 tahun 2023.
• Diklat standar pelayanan minimal (spm) penumpang angkutan udara peraturan menteri perhubungan nomor pm 30 tahun 2021.
• Diklat penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah berdasarkan peraturan menteri investasi/ kepala bkpm no. 2 tahun 2022.
• Diklat interoperabilitas data dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data indonesia berdasarkan permenkominfo no.1 tahun 2023.
• Diklat strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber berdasarkan perpres no.47 tahun 2023.
• Diklat kewenangan khusus otorita ibu kota nusantara berdasarkan pp.no.27 tahun 2023.
• Diklat kebijakan nasional dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan perpres no.37 tahun 2023.
• Diklat pelaporan lowongan pekerjaan berdasarkan perpres no.57 tahun 2023.
• Diklat peta jalan jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan berdasarkan perpres no.36 tahun 2023.
• Diklat penyelenggaraan bantuan akuifer buatan simpanan air hujan berdasarkan peraturan menteri pupr no.4 tahun 2022.
• Diklat pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus berdasarkan peraturan menteri pupr no.7 tahun 2022.
• Diklat pelaksanaan perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah umum dan satuan rumah susun umum berdasarkan peraturan menteri pupr no.16 tahun 2021.
• Diklat pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui cash waqf linked sukuk berdasarkan peraturan menteri agama no.1 tahun 2022.
• Diklat pengelolaan dana punia berdasarkan peraturan menteri agama no.4 tahun 2023.
• Diklat pengelolaan dana kebajikan berdasarkan peraturan menteri agama no.5 tahun 2023.
• Diklat kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah berdasarkan peraturan menteri agama no.7 tahun 2023.
• Diklat tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.4 tahun 2022.
• Diklat tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.2 tahun 2023.
• Diklat jaminan sosial pekerja migran indonesia berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.4 tahun 2023.
• Diklat penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.8 tahun 2021.
• Diklat pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2022.
• Diklat penghitungan nilai upah minimum berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.18 tahun 2022.
• Diklat pedoman pembayaran dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.20 tahun 2022.
• Diklat mekanisme pengusulan, pembahasan dan pelantikan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota berdasarkan permendagri no.4 tahun 2023.
• Diklat percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah berdasarkan permendagri no.56 tahun 2021.
• Diklat pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan permenpan-rb no.29 tahun 2022.
• Diklat percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah berdasarkan permendagri no.87 tahun 2022.
• Diklat perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Diklat pelaksanaan pemberian bantuan transmigrasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada transmigran berdasarkan permendes pdtt no.1 tahun 2023.
• Diklat tata cara pemberian penghargaan kebudayaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan permendikbud ristek no.47 tahun 2022.
• Diklat standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan berdasarkan permenkes no.3 tahun 2023.
• Diklat pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja berdasarkan permenkes no.11 tahun 2022.
• Diklat tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing berdasarkan permenkeu no.4 /pmk.08/2022.
• Diklat tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran berdasarkan permenkeu no.8/pmk.02/2022.
• Diklat pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus berdasarkan permenkeu no.18/pmk.07/2023.
• Diklat pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus berdasarkan permenkeu no.76/pmk.07/2022.
• Diklat pengelolaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan permenkeu no.82/pmk.07/2022.
• Diklat pengelolaan dana bagi hasil (dbh), dana alokasi umum (dau), dan dana otonomi khusus (otsus) berdasarkan permenkeu no.86/pmk.07/2022.
• Diklat pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah.
• Diklat pedoman pengelolaan badan layanan umum (blu) berdasarkan permenkeu no.202/pmk.05/2022.
• Diklat tugas dan fungsi lembaga produktivitas nasional berdasarkan perpres no.1 tahun 2023.
• Diklat penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas sesuai permenkominfo no.2 tahun 2023.
• Diklat tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia berdasarkan permenkominfo no.12 tahun 2022.
• Diklat layanan legalisasi apostille pada dokumen publik berdasarkan permenkumham no.6 tahun 2022.
• Diklat syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat berdasarkan permenkumham no.7 tahun 2022.
• Diklat pelaksanaan peraturan pemerintah no.56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik berdasarkan permenkumham no.9 tahun 2022.
• Diklat pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas pada sistem administrasi badan hukum berdasarkan permenkumham no.29 tahun 2022.
• Diklat pengelolaan dana punia berdasarkan peraturan menteri agama no.4 tahun 2023.
• Diklat pengelolaan dana kebajikan berdasarkan peraturan menteri agama no.5 tahun 2023.
• Diklat penataan aparatur sipil negara pada pemerintah provinsi papua selatan, papua tengah, papua pegunungan, dan papua barat daya berdasarkan permenpan-rb no.5 tahun 2023.
• Diklat kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah berdasarkan peraturan menteri agama no.7 tahun 2023.
• Diklat sarana dan prasarana bagi satgas linmas dan satlinmas berdasarkan permendagri no.11 tahun 2023.
• Diklat evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan permenpan-rb no.88 tahun 2021.
• Diklat pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah berdasarkan permenpan-rb no.90 tahun 2021.
• Diklat penyelenggaraan dekonsentrasi di bidang perindustrian kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
• Diklat pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan permenpora no.5 tahun 2021.
• Diklat pelaksanaan program sembako berdasarkan permensos no.5 tahun 2021.
• Diklat asistensi rehabilitasi sosial berdasarkan permensos no.7 tahun 2022.
• Diklat kebijakan kabupaten/kota layak anak berdasarkan perpres no.25 tahun 2021.
• Diklat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan berdasarkan perpres no.27 tahun 2021.
• Diklat pelindungan infrastruktur informasi vital berdasarkan perpres no.82 tahun 2022.
• Diklat penyelenggaraan mal pelayanan publik berdasarkan perpres no.89 tahun 2021.
• Diklat penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berdasarkan pp. no.6 tahun 2021.
• Diklat koordinasi penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pp. no.8 tahun 2022.
• Diklat pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah berdasarkan pp. no.10 tahun 2021.
• Diklat pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah dan strategi pencapaian rkpd sesuai permendagri nomor 32 tahun 2017.
• Diklat pembiayaan kepemilikan rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan berdasarkan peraturan badan pengelola tabungan perumahan rakyat no.9 tahun 2021.
• Diklat pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan berdasarkan peraturan menteri perhubungan no.pm 10 tahun 2020.
• Diklat penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja (renja) pemerintah daerah sesuai permendagri no. 18 tahun 2017.
• Diklat pelaksanaan undang-undang no.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik berdasarkan pp. no.96 tahun 2012.
• Diklat pedoman penyusunan dan pengendalian renja skpd dan rkpd.
• Diklat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut berdasarkan peraturan menteri perhubungan no.pm 4 tahun 2018.
• Diklat pemberian dana hibah dan bantuan sosial.
• Diklat penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis berdasarkan peraturan menteri perhubungan no.pm 48 tahun 2018.
• Diklat penyusunan neraca awal dan akhir pemerintah daerah.
• Diklat mekanisme pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah berdasarkan permendagri no.52 tahun 2018.
• Diklat tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf ahli kepala daerah berdasarkan permendagri no.134 tahun 2018.
• Diklat e-document untuk menunjang kinerja institusi pemerintah.
• Diklat tata cara penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi berdasarkan peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 1 tahun 2019.
• Diklat dan sosialisasi peraturan menteri perhubungan no.pm 9 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan no.pm 1 tahun 2019 tentang tata cara penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi.
• Diklat penyusunan rencana kerja tahunan (rkt).
• Diklat presentation skill bagi instansi pemerintah, bumn, bumd & swasta.
• Diklat pengelolaan sumber daya air berdasarkan undang-undang no.i7 tahun 2019 tentang sumber daya air.
• Diklat pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau berdasarkan peraturan pemerintah no.122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum.
• Diklat pemberdayaan lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan dalam sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan pp. no.47 tahun 2019.
• Diklat dan sosialisasi pp. no.58 tahun 2021 tentang perubahan atas pp. no.40 tahun 2015 tentang penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
• Diklat transparansi penyesuaian biaya perjalanan dinas dan monitoring penerbitan surat tugas indikator kinerja tim anggaran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja anggaran.
• Diklat peningkatan kinerja layanan rsud.
• Diklat pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan pp. no.64 tahun 2016.
• Diklat mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pasca terbitnya permendagri no.99 tahun 2019.
• Diklat dan sosialisasi pp. no.72 tahun 2019 tentang perubahan atas pp. no.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
• Diklat penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pp.no.13 tahun 2019.
• Diklat penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd).
• Diklat penguatan peran dan kapasitas inspektorat daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih berdasarkan pp. no.72 tahun 2019 tentang perubahan atas pp. no.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
• Diklat penyusunan standar operating procedures (sop) di lingkungan birokrasi pemerintah, lembaga negara, kementerian dan pemerintah daerah.
• Diklat standar data statistik nasional berdasarkan peraturan badan pusat statistik no.4 tahun 2021.
• Diklat dan sosialisasi peraturan badan nasional pengelola perbatasan no.1 tahun 2021 tentang tipologi pos lintas batas negara.
• Diklat peningkatan standar dan kinerja manajemen pelayanan publik.
• Diklat antisipasi dan mitigasi ancaman narkoba melalui kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba (kotan) berdasarkan peraturan bnn no.5 tahun 2021.
• Diklat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan pp. no.12 tahun 2021
• Diklat forum koordinasi pimpinan di daerah berdasarkan pp. no.12 tahun 2022.
• Diklat penyelenggaraan rumah susun berdasarkan pp. no.13 tahun 2021.
• Diklat pembangunan dan  pengelolaan jalan tol berdasarkan pp. no.7 tahun 2021.
• Diklat dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan pp. no.19 tahun 2022.
• Diklat penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berdasarkan pp. no.59 tahun 2022.
• Diklat otonomi khusus bagi provinsi papua berdasarkan undang-undang no.2 tahun 2021.
• Diklat penyelenggaraan kebidanan berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2019.
• Diklat praktik pekerjaan sosial berdasarkan undang-undang no.14 tahun 2019.
• Diklat penyelenggaraan rapat dan mekanisme koordinasi sekretariat nasional perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara (asean) berdasarkan peraturan menteri luar negeri no.1 tahun 2022.
• Diklat penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan berdasarkan perpres no.11 tahun 2023.
• Diklat dan sosialisasi undang-undang no.14 tahun 2022 tentang pembentukan provinsi papua selatan.
• Diklat dan sosialisasi undang-undang no.15 tahun 2022 tentang pembentukan provinsi papua tengah.
• Diklat dan sosialisasi undang-undang no.16 tahun 2022 tentang pembentukan provinsi papua pegunungan.
• Diklat dan sosialisasi undang-undang no.17 tahun 2019 tentang sumber daya air.
• Diklat dan sosialisasi undang-undang no. 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi.
• Diklat dan sosialisasi undang-undang no.29 tahun 2022 tentang pembentukan provinsi papua barat daya.
• Diklat pp no.28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah.
• Diklat standar pelayanan minimal sub. urusan kebakaran daerah kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.114 tahun 2018.
• Diklat rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan permendagri no.86 tahun 2017.
• Diklat standar pelayanan minimum (spm) angkutan orang dengan kereta api berdasarkan peraturan menteri perhubungan no.pm 63 tahun 2019.
• Diklat dan sosialisasi rencana kerja pemerintah tahun 2023 berdasarkan perpres no.108 tahun 2022.
• Diklat pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan permenpan rb no.29 tahun 2022.
• Diklat penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan pp no.19 tahun 2022.
• Diklat pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan pp no.19 tahun 2022.
• Diklat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan pp no.19 tahun 2022.
• Diklat pedoman penilaian indeks reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan permenkumham no.17 tahun 2022.
• Diklat dan sosialisasi undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.
• Diklat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah.
• Diklat pelayanan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor pm 21 tahun 2020.
• Diklat dan sosialisasi pp. no.7 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan uu. no.1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan.
• Diklat laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai permendagri nomor 18 tahun 2020.
• Diklat penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di daerah berdasarkan pp. no.12 tahun 2022.
• Diklat dan sosialisasi pp. no.12 tahun 2021 tentang perubahan atas pp. no.14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
• Diklat tata cara penerbitan paspor diplomatik dan paspor dinas berdasarkan peraturan menteri luar negeri no.13 tahun 2022.
• Diklat tata cara legalisasi dokumen pada kementerian luar negeri berdasarkan peraturan menteri luar negeri no.14 tahun 2022.
• Diklat tahapan dan tata cara penyusunan rpjmd & renstra.
• Diklat pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah berdasarkan permendagri no.99 tahun 2018.
• Diklat acuan penilaian kualitas pelayanan serta perencanaan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan daerah.
• Diklat dan sosialisasi perpres no.42 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.
• Diklat dan sosialisasi perpres no.39 tahun 2019 tentang satu data indonesia.
• Diklat analisis standar biaya di lingkungan pemerintah daerah.
• Diklat dan sosialisasi pp. no. 89 tahun 2019 tentang perubahan atas pp. no.59 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
• Diklat pemanfaatan dan pengaturan hak guna pakai air (hgpa) berdasarkan pp. no.69 tahun 2014.
• Diklat pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal berdasarkan peraturan bkpm no.4 tahun 2021.
• Diklat pedoman retensi arsip urusan keaparaturan dan pelayanan publik berdasarkan peraturan kepala arsip nasional republik indonesia (anri) no.14 tahun 2016.
• Diklat sosialisasi permendagri nomor 23 tahun 2020 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Diklat standar pelayanan minimal (spm) sektor angkutan penyeberangan berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor pm 62 tahun 2019.
• Diklat penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran berdasarkan pp. no.46 tahun 2021.
• Diklat penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan berdasarkan pp. no.46 tahun 2019.
• Diklat kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2019 laporan dan evaluasi penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan pp no. 13 tahun 2019.
• Diklat pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan pp. no.33 tahun 2018.
• Diklat kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di aceh berdasarkan pp. no. 3 tahun 2015.
• Diklat penyusunan renstra dan renja skpd serta perencanaan pelaksanaan rkpd rpjmd & rpjpd berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017.
• Diklat tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan pp. no.43 tahun 2018.
• Diklat percepatan penyediaan infrastruktur prioritas berdasarkan perpres no.122 tahun 2016.
• Diklat sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan perpres no.95 tahun 2018.
• Diklat aplikasi sakti bagi user, pejabat, operator dan administrator pengguna sakti.
• Diklat pencantuman dan pemanfaatan nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak dalam pelayanan publik berdasarkan perpres no.83 tahun 2021.
• Diklat pelindungan infrastruktur informasi vital berdasarkan perpres no.82 tahun 2022.
• Diklat tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah berdasarkan perpres no. 77 tahun 2020.
• Diklat fasilitas bagi masyarakat indonesia di luar negeri berdasarkan perpres no.76 tahun 2017.
• Diklat tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan perpres no.65 tahun 2018.
• Diklat dan sosialisasi perpres no.59 tahun 2020 tentang perubahan atas perpres no.71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
• Diklat strategi nasional perlindungan konsumen berdasarkan perpres no.50 tahun 2017.
• Diklat penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik berdasarkan perpres no.47 tahun 2017.
• Diklat manajemen sistem good government dengan pelayanan publik prima sesuai sop, spp dan spm.
• Diklat pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum berdasarkan perpres no.46 tahun 2019.
• Diklat dan sosialisasi perpres no.9 tahun 2021 tentang badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
• Diklat tata cara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana perjalanan dinas sistem at cost.
• Diklat penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara berdasarkan perpres no.2 tahun 2016.
• Diklat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan berdasarkan perpres no.70 tahun 2017.
• Diklat petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus (dak) fisik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun anggaran 2022 berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no.5 tahun 2022.
• Diklat pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no.7 tahun 2022.
• Diklat pemberdayaan industri melalui pemberian fasilitas bantuan mesin dan peralatan berdasarkan peraturan menteri perindustrian no.9 tahun 2022.
• Diklat layanan legalisasi apostille pada dokumen publik berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no.6 tahun 2022.
• Diklat dan sosialisasi permendagri no.116 tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri no.9 tahun 2017 tentang perangkat daerah provinsi papua dan provinsi papua barat.
• Diklat standar pelayanan minimal (spm) sub-urusan kebakaran daerah kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.114 tahun 2018.
• Diklat konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan permendagri no.112 tahun 2016.
• Diklat penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah berdasarkan permendagri no.104 tahun 2018.
• Diklat standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.101 tahun 2018.
• Diklat peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan berdasarkan permendagri no.19 tahun 2018.
• Diklat pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah berdasarkan permendagri no.12 tahun 2017.
• Diklat pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah berdasarkan permendagri no.3 tahun 2017.
• Diklat pedoman nomenklatur sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.104 tahun 2016.
• Diklat pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.56 tahun 2019.
• Diklat pengembangan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kinerja.
• Diklat perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 berdasarkan permendagri no.48 tahun 2021.
• Diklat pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan permendagri no.41 tahun 2020.
• Diklat indeks kepemimpinan kepala daerah (ikkd) dalam pemberian penghargaan kepada kepala daerah berdasarkan permendagri no.38 tahun 2020.
• Diklat pencatatan pengesahan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah berdasarkan permendagri no.28 tahun 2021.
• Diklat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) tahun anggaran 2022.
• Diklat tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no.4 tahun 2022.
• Diklat tata cara permintaan informasi ke pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan berdasarkan peraturan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan no.15 tahun 2021.
• Diklat konsep dasar standar pelayanan minimal (spm) berdasarkan pp nomor 2 tahun 2018 dan pengintegrasiannya dalam dokumen perencanaan.
• Diklat dan sosialisasi peraturan lembaga penjamin simpanan (lps) no.1 tahun 2021 tentang rencana resolusi bagi bank umum.
• Diklat pembiayaan perumahan bagi peserta tabungan perumahan rakyat berdasarkan peraturan badan pengelola tabungan perumahan rakyat no.6 tahun 2021.
• Diklat pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat berdasarkan peraturan badan pengelola tabungan perumahan rakyat no.5 tahun 2021.
• Diklat aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (sipd) berdasarkan permendagri no. 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah.
• Diklat dan sosialisasi peraturan badan pusat statistik no. 5 tahun 2021 tentang kode dan nama wilayah kerja statistik.
• Diklat prosedur akuntansi pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
• Diklat dan sosialisasi peraturan badan narkotika nasional (bnn) no.5 tahun 2021 tentang kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba.
• Diklat standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota berdasarkan permendagri no.101 tahun 2018.
• Diklat pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintahan daerah berdasarkan permendagri no. 3 tahun 2017.
• Diklat perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
• Diklat penyelenggaraan rumah susun berdasarkan pp. no.13 tahun 2021.
• Diklat penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah daerah.
• Diklat dan sosialisasi perpres no.100 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas perpres no.19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan.
• Diklat penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil berdasarkan perpres no.6 tahun 2019.
• Diklat tata cara penyusunan rka dan dpa instansi pemerintah.
• Diklat penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan berdasarkan pp. no.37 tahun 2021.
• Diklat sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional berdasarkan pp. no.34 tahun 2018.
• Diklat penyusunan input dokumen rkpd tahun 2022 berdasarkan aplikasi sipd.
• Diklat hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan pp. no.18 tahun 2017.
• Diklat pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan pp. no.12 tahun 2018.
• Diklat penyusunan program kegiatan opd.
• Diklat peran profesi akuntan publik dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan berdasarkan pp. no.20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik.
• Diklat tata cara menghitung biaya iuran, klaim dan pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara berdasarkan pp no.70 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan pp. no 66 tahun 2017.
• Diklat peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pp. no.45 tahun 2017.
• Diklat tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri berdasarkan permendagri no.25 tahun 2020.
• Diklat pelayanan prima bagi aparatur kecamatan.
• Diklat dan sosialisasi pp. no.82 tahun 2019 tentang perubahan atas pp. no.44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
• Diklat sinergitas sasaran pemerintah pusat pada program rencana kerja pemerintah daerah.
• Diklat standar fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan pp. no.47 tahun 2016.
• Diklat penyusunan daftar kegiatan strategis daerah.
• Diklat penerapan sistem inovasi daerah (sida) berdasarkan pp nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah.
• Diklat dan sosialisasi peraturan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan no.14 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan aplikasi goaml bagi pihak pelapor.
• Diklat standar layanan informasi publik berdasarkan peraturan komisi informasi no.1 tahun 2021. (Selengkapnya)