Diklat Pertanahan

Diklat pertanahan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada para peserta terkait dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Tujuan dari bimtek pertanahan biasanya untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan, regulasi, prosedur administrasi, teknis, dan praktis terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta sumber daya pertanahan. Materi Bimtek Pertanahan

Penting untuk dipahami bahwa pertanahan tidak hanya melibatkan tanah secara fisik, tetapi juga melibatkan segala aspek yang terkait dengan kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan berbagai perspektif yang berbeda, mulai dari hukum dan administrasi hingga ekonomi dan lingkungan. Sehingga diperlukan diklat untuk pembekalan bagi aparatur yang bertugas dan terlibat dalam administrasi pertanahan.

Tujuan Diklat Pertanahan Antara Lain :

Peningkatan Pengetahuan: Memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi, kebijakan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan pertanahan.
Keterampilan Praktis: Membekali peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas terkait administrasi pertanahan.
Penyelesaian Masalah: Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pertanahan.

Manfaat Diklat Pertanahan Antara Lain :

Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pertanahan.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi pertanahan.
Memperkuat kerjasama antara instansi pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya tanah.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan Diklat Pertanahan Tahun 2024 metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman. Jadwal Bimtek Pertanahan Tahun 2024

Tema Diklat Pertanahan

Klik tema diklat dibawah ini, Untuk informasi lebih lengkap :

Diklat analisis zona nilai tanah dan nilai indikasi rata – rata. (Selengkapnya)
Diklat penanganan konflik dan penyelesaian sengketa pertanahan. (Selengkapnya)
Diklat hak atas tanah dan penyelesaian sengketa tanah. (Selengkapnya)
Diklat pencatatan dan optimalisasi administrasi pertanahan. (Selengkapnya)
Diklat aspek hukum pertanahan dan bangunan. (Selengkapnya)
Diklat pendanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang bersumber dari apbd sesuai permendagri nomor 117 tahun 2018. (Selengkapnya)
Diklat pengelolaan pajak pbb p2 serta analisis zona nilai tanah (znt) dan nilai indikasi rata – rata. (Selengkapnya)
Diklat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan pp. no.19 tahun 2021.
Diklat pengalokasian lahan bagi penataan investasi berdasarkan perpres no.70 tahun 2023.
Diklat percepatan pelaksanaan reforma agraria berdasarkan perpres no.62 tahun 2023.
Diklat reforma agraria melalui penataan, penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan berdasarkan perpres no.86 tahun 2018.
Diklat tata cara pendanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan permendagri no.117 tahun 2018.
Diklat penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan perpres no.27 tahun 2023.
Diklat peningkatan tupoksi aparatur pemerintahan daerah camat selaku pembuat akte tanah ( ppat ) dalam pertanahan.
Diklat penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional berdasarkan perpres no.62 tahun 2018.
Diklat dan sosialisasi perpres no.113 tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan badan bank tanah.
Diklat dan sosialisasi peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn no.1 tahun 2021 tentang sertipikat elektronik.
Diklat pencatatan dan optimalisasi administrasi pertanahan.
Diklat penguatan hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah berdasarkan pp. no.18 tahun 2021. (pasca terbitnya uu cipta kerja).
Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah republik indonesia nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanah.
Diklat penilai pertanahan berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn no.17 tahun 2022.
Diklat penyelenggaraan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn no.1 tahun 2023.
Diklat tata cara pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis (klhs) dalam penyusunan rencana tata ruang berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn no.5 tahun 2022.
Diklat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala bpn no.9 tahun 2022.
Diklat penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala bpn no.14 tahun 2022.
Diklat prosedur dan tata cara pemberian lisensi tenaga profesional perencana tata ruang berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn no.15 tahun 2022.
Diklat mekanisme pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala bpn no.16 tahun 2022.
Diklat jabatan dan kelas jabatan fungsional bidang agraria/pertanahan dan tata ruang berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala bpn no.18 tahun 2022.
Diklat tata cara pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi badan keagamaan berdasarkan peraturan menteri agama no.6 tahun 2023.
Diklat penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus kura kura bali berdasarkan pp.no.23 tahun 2023.
Diklat rencana zonasi kawasan antar wilayah laut flores berdasarkan perpres no.29 tahun 2023.
Diklat rencana zonasi kawasan antar wilayah selat malaka berdasarkan perpres no.30 tahun 2023.
Diklat rencana zonasi kawasan antar wilayah laut jawa berdasarkan perpres no.3 tahun 2022.
Diklat rencana zonasi kawasan antar wilayah laut sulawesi berdasarkan perpres no.4 tahun 2022.
Diklat rencana zonasi kawasan antar wilayah teluk tomini berdasarkan perpres no.5 tahun 2022.
Diklat rencana zonasi kawasan antar wilayah teluk bone berdasarkan perpres no.6 tahun 2022.
Diklat rencana zonasi kawasan antar wilayah laut maluku berdasarkan perpres no.40 tahun 2022.
Diklat rencana zonasi kawasan antarwilayah laut natuna-natuna utara berdasarkan perpres no.41 tahun 2022.
Diklat rencana tata ruang kawasan strategis nasional kawasan perkotaan kendal, demak, ungaran, salatiga, semarang, dan purwodadi berdasarkan perpres no.60 tahun 2022.
Diklat rencana tata ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara tahun 2022-2042 berdasarkan perpres no.64 tahun 2022.
Diklat perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di ibu kota nusantara berdasarkan perpres no.65 tahun 2022.
Diklat rencana tata ruang kawasan strategis nasional kawasan perkotaan gresik, bangkalan, mojokerto, surabaya, sidoarjo, dan lamongan berdasarkan perpres no.66 tahun 2022.
Diklat struktur dan penyelenggaraan badan bank tanah berdasarkan perpres no.113 tahun 2021.
Diklat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan pp. no.12 tahun 2021.
Diklat hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah berdasarkan pp. no.18 tahun 2021.
Diklat penanganan konflik dan penyelesaian sengketa pertanahan.
Diklat penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah berdasarkan pp. no.43 tahun 2021.
Diklat pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berdasarkan pp. no.34 tahun 2017.
Diklat peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan uud nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Diklat penguatan peran pejabat pembuat akta tanah berdasarkan pp. no.24 tahun 2016 tentang perubahan atas pp. no.37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah.
Diklat penertiban kawasan terlantar dan tanah telantar berdasarkan pp. no.20 tahun 2021.
Diklat analisis zona nilai tanah dan nilai indikasi rata – rata.
Diklat pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional berdasarkan perpres no.66 tahun 2020.
Diklat pengendalian alih fungsi lahan sawah berdasarkan perpres no.59 tahun 2019.
Diklat penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan perpres no.52 tahun 2022.
Diklat pengelolaan pajak pbb p2 serta analisis zona nilai tanah (znt) dan nilai indikasi rata – rata.
Diklat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn no.9 tahun 2022.
Diklat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan perpres no.88 tahun 2017.
Diklat tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah berdasarkan permendagri no.4 tahun 2019.
Diklat pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (rtrw) berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional no.1 tahun 2018.
Diklat pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota (rtrw) berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional no.1 tahun 2018.
Diklat dan sosialisasi undang-undang no.16 tahun 2023 tentang landas kontinen.
Diklat perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan permenpupr no.6 tahun 2022.
Diklat tata cara pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn no.5 tahun 2022.
Diklat rencana tata ruang laut berdasarkan pp. no.32 tahun 2019.
Diklat perencanaan tata ruang kota.
Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah no.21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
Diklat mekanisme penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah berdasarkan pp. no.43 tahun 2021.
Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut.
Diklat ketelitian peta rencana tata ruang dan penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Diklat rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di provinsi aceh dan provinsi sumatera utara berdasarkan perpres no.49 tahun 2018.
Diklat perawatan bangunan gedung dan fasilitas rumah sakit.
Diklat rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan bandung berdasarkan perpres no.45 tahun 2018.
Diklat rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di provinsi riau dan provinsi kepulauan riau berdasarkan perpres no.43 tahun 2020.
Diklat manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau kota.
Diklat rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di provinsi maluku utara dan provinsi papua barat berdasarkan perpres no. 34 tahun 2015.
Diklat peraturan penataan bangunan dan lingkungan.
Diklat rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di provinsi papua berdasarkan perpres no.32 tahun 2015.
Diklat rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan berdasarkan perpres no.31 tahun 2015.
Diklat rencana zonasi kawasan antar wilayah teluk bone berdasarkan perpres no.6 tahun 2022.
Diklat pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan permendagri no.10 tahun 2017.
Diklat evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah berdasarkan permendagri no.13 tahun 2016.
Diklat rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan peraturan badan nasional pengelola perbatasan nomor 4 tahun 2021.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan