Materi Bimtek Desa Tahun 2024

Bimtek desa adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan perangkat desa dan masyarakat dalam mengelola berbagai aspek pembangunan desa, termasuk administrasi, keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi.

Tujuan Bimtek Desa : Info Bimtek Desa

Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
Pengelolaan Sumber Daya: Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di desa untuk mencapai tujuan pembangunan.
Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
Pembangunan Berkelanjutan: Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Bimtek Desa :

Peningkatan Kualitas Layanan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Kemandirian Desa: Mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Penguatan Jaringan: Membangun jaringan antar desa untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

Mengikuti bimtek desa adalah langkah penting untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perangkat desa serta masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan desa dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ” Materi Bimtek Desa ” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Tema Bimtek Desa

Klik Tema Bimtek dibawah ini, Untuk Informasi Lebih Lengkap :

Bimtek Perencanaan Pengelolaan Pertanggungjawaban ADD, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. (Selengkapnya)

Bimtek Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta mendorong lahirnya badan usaha milik desa (Bumdes). (Selengkapnya)

Bimtek Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi. (Selengkapnya)

Bimtek Pembentukan dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). (Selengkapnya)

Bimtek Penatausahaan Aset Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Bumdes. (Selengkapnya)

Bimtek Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan RPJMDES Dan RKPDES. (Selengkapnya)

Bimtek Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Swakelola Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Sosialisasi undang-undang no.3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. (uu desa terbaru).

Bimtek penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien, efektif dan terbuka berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).

Bimtek pengembangan potensi dan aset desa berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).

Bimtek peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat desa berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).

Bimtek pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa berdasarkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) no.12 tahun 2019.

Bimtek pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan pp. no,60 tahun 2014.

Bimtek administrasi desa dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Bimtek pembentukan, penggabungan dan penyesuaian kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.

Bimtek penyusunan dan pengisian data prodeskel (profil desa dan kelurahan).

Bimtek penyusunan dan pengisian data epdeskel (evaluasi perkembangan desa dan kelurahan).

Bimtek penyusunan dan pengisian data aset desa (sipades).

Bimtek pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes.

Bimtek up2k (usaha peningkatan pendapatan keluarga).

Bimtek pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga.

Bimtek penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.

Bimtek pedoman pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pedoman teknis peraturan di desa dan tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah.

Bimtek pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.

Bimtek pelaksanaan pemberian bantuan transmigrasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada transmigran berdasarkan permendes pdtt no.1 tahun 2023.

Bimtek petunjuk operasional kegiatan dana alokasi khusus (dak) fisik transportasi perdesaan berdasarkan permendes pdtt no.3 tahun 2022.

Bimtek pedoman umum pendampingan masyarakat desa berdasarkan permendes pdtt no. 4 tahun 2023.

Bimtek prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 berdasarkan permendes pdtt no.8 tahun 2022.

Bimtek penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang transmigrasi.

Bimtek penggerakan swadaya masyarakat berdasarkan permendes pdtt no.11 tahun 2022.

Bimtek tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama berdasarkan permendes pdtt no.15 tahun 2021.

Bimtek pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no.128/pmk.07/2022.

Bimtek pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no.201/pmk.07/2022.

Bimtek penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama berdasarkan permenkumham no.40 tahun 2021.

Bimtek strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2020-2024 berdasarkan perpres no.105 tahun 2021.

Bimtek pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan pp. no.11 tahun 2021.

Bimtek dan sosialisasi peraturan pemerintah no.11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Bimtek pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no 190/pmk.07/2021.

Bimtek optimalisasi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan akuntabel.

Bimtek prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 berdasarkan permendes pdtt no 7 thn 2021.

Bimtek permendes no 7 tahun 2021 prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.

Bimtek petunjuk operasional kegiatan dana alokasi khusus (dak) fisik transportasi perdesaan tahun anggaran 2022 berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no.3 tahun 2022.

Bimtek kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kemajuan pembangunan desa.

Bimtek pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan permendagri no.130 tahun 2018.

Bimtek pengelolaan bumdes.

Bimtek pengelolaaan desa wisata.

Bimtek pengelolaan hutan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat desa berdasarkan pp. no.23 tahun 2021.
Bimtek pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan tahun anggaran 2019 sesuai permendagri nomor 130 tahun 2018.

Bimtek penyusunan, perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa (add), susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Bimtek swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di desa.

Bimtek sosialisasi kebijakan program dan kegiatan di kelurahan.

Bimtek pengembangan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Bimtek Manajemen Informasi Desa dan Pelayanan Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Pemilihan Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Perpajakan Dana Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bagi Pemerintah Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Paralegal Hukum Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020. (Selengkapnya)

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. (Selengkapnya)

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. (Selengkapnya)

Bimtek Manajemen Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Selengkapnya)

Bimtek pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan tata kerja sama desa di bidang pemerintahan desa.

Bimtek penyelenggaraan program desa dan kelurahan pangan aman berdasarkan peraturan badan pengawas obat dan makanan (bpom) no.4 thn 2022.

Bimtek pengelolaan keuangan desa serta laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.

Bimtek penguatan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) berdasarkan permendagri no.110 tahun 2016.

Bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilengkapi dengan pengadaan barang dan jasa di desa dan audit pemeriksaan bpk terhadap pengelolaan keuangan desa.

Bimtek petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (dak) sub-bidang transportasi perdesaan berdasarkan permendagri no.85 tahun 2015.

Bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilengkapi dengan pengadaan barang dan jasa di desa dan audit pemeriksaan bpk terhadap pengelolaan keuangan desa.

Bimtek susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan permendagri no.84 tahun 2015.

Bimtek badan usaha milik desa (bumdes) berdasarkan pp nomor 11 tahun 2021.

Bimtek strategi memilih jenis usaha bumdes dan studi banding bumdes percontohan nasional.

Bimtek kebijakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Bimtek mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala desa berdasarkan permendagri no.82 tahun 2015.

Bimtek kebijakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta mendorong lahirnya badan usaha milik desa (bumdes).

Bimtek penataan dan perincian jenis kewenangan desa berdasarkan permendagri no.44 tahun 2016.

Bimtek tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes dalam meningkatkan perekonomian di desa serta tata cara penyusunan, perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) sesuai uu no. 6 tahun 2014 tentang desa.

Bimtek pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no.20 tahun 2018.

Bimtek pengelolaan keuangan desa serta laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.

Bimtek standar pelayanan minimal desa berdasarkan permendagri no.2 tahun 2017.

Bimtek desa dalam mendorong akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang profesional demi terwujudnya masyarakat yang madani berkesejahteraan sosial.

Bimtek penataan desa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan permendagri no.1 tahun 2017.

Bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa.

Bimtek tata cara pemilihan kepala desa berdasarkan permendagri no.72 tahun 2020.

Bimtek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penggunaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi ( siskeudes ).

Bimtek manajemen administrasi pemerintahan desa berdasarkan permendagri no.47 tahun 2016.

Bimtek peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.

Bimtek mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa.

Bimtek strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades).

Bimtek penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa.

Bimtek tata cara perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta pengelolaan dana desa.

Bimtek penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa.

Bimtek penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm desa).

Bimtek manajemen informasi dan pelayanan desa.

Bimtek penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa.

Bimtek peningkatan kinerja serta tugas camat/lurah/kepala desa & sekretaris desa.

Bimtek pedoman penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan permendagri no.45 tahun 2016.

Bimtek pelayanan administrasi terpadu di lingkungan pemerintahan desa.

Bimtek pengelolaan aset desa berdasarkan permendagri no.1 tahun 2016.

Bimtek peranan fungsi-fungsi manajemen pada kantor kecamatan dan desa khususnya manajemen dan tata kelola keuangan desa.

Bimtek penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa (lkd) dan lembaga adat desa (lad) dalam proses pembangunan desa berdasarkan berdasarkan permendagri no.18 tahun 2018.

Bimtek pelayanan prima bagi aparatur kecamatan.

Bimtek pembentukan dan penguatan manajemen badan usaha milik desa (bumdes).

Bimtek efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kecamatan dan kelurahan/ desa dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Bimtek pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh aparat pengawas internal pemerintah, camat, dan badan permusyawaratan desa sesuai permendagri no 73 tahun 2020.

Bimtek peningkatan kapasitas peran camat / kepala distrik.

Bimtek petunjuk pengoperasian aplikasi sistem tata kelola keuangan desa serta peningkatan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dan alokasi dana desa (add).

Bimtek peningkatan tupoksi aparatur pemerintahan daerah camat selaku pembuat akte tanah ( ppat ) dalam pertanahan.

Bimtek tata cara kerjasama dibidang pemerintahan desa berdasarkan permendagri nomor 96 tahun 2017 serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2017.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan