Pelatihan Desa

Pelatihan desa adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan perangkat desa dan masyarakat dalam mengelola berbagai aspek pembangunan desa, termasuk administrasi, keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi.

Tujuan Pelatihan Desa : Info Diklat Desa

Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
Pengelolaan Sumber Daya: Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di desa untuk mencapai tujuan pembangunan.
Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
Pembangunan Berkelanjutan: Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Pelatihan Desa : Info Diklat Desa Tahun 2024

Peningkatan Kualitas Layanan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Kemandirian Desa: Mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Penguatan Jaringan: Membangun jaringan antar desa untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

Mengikuti pelatihan desa adalah langkah penting untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perangkat desa serta masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan desa dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional (LEK2PN) Menyelenggarakan ” Pelatihan Desa Tahun 2024 ” metode bimtek tatap muka dan metode bimtek daring yang pendaftarannya dibuka untuk umum. Kelas bimtek tatap muka akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia dan akan dibimbing oleh narasumber/praktisi ahli yang berpengalaman.

Tema Pelatihan Desa

Klik Tema pelatihan dibawah ini, Untuk Informasi Lebih Lengkap :

Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Pertanggungjawaban ADD, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. (Selengkapnya)
Pelatihan Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta mendorong lahirnya badan usaha milik desa (Bumdes). (Selengkapnya)
Pelatihan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi. (Selengkapnya)
Pelatihan Pembentukan dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). (Selengkapnya)
Pelatihan Penatausahaan Aset Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Pengelolaan Penatausahaan Bumdes. (Selengkapnya)
Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Penyusunan RPJMDES Dan RKPDES. (Selengkapnya)
Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Swakelola Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Manajemen Informasi Desa dan Pelayanan Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Pemilihan Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Perpajakan Dana Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bagi Pemerintah Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Paralegal Hukum Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020. (Selengkapnya)
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. (Selengkapnya)
Pelatihan Manajemen Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Selengkapnya)
Pelatihan Sosialisasi undang-undang no.3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. (uu desa terbaru).
Pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien, efektif dan terbuka berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).
Pelatihan pengembangan potensi dan aset desa berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).
Pelatihan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat desa berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).
Pelatihan pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa berdasarkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) no.12 tahun 2019.
Pelatihan pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan pp. no,60 tahun 2014.
Pelatihan administrasi desa dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa.
Pelatihan pembentukan, penggabungan dan penyesuaian kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.
Pelatihan penyusunan dan pengisian data prodeskel (profil desa dan kelurahan).
Pelatihan penyusunan dan pengisian data epdeskel (evaluasi perkembangan desa dan kelurahan).
Pelatihan penyusunan dan pengisian data aset desa (sipades).
Pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes.
Pelatihan up2k (usaha peningkatan pendapatan keluarga).
Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga.
Pelatihan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.
Pelatihan pedoman pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pedoman teknis peraturan di desa dan tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah.
Pelatihan pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.
Pelatihan pelaksanaan pemberian bantuan transmigrasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada transmigran berdasarkan permendes pdtt no.1 tahun 2023.
Pelatihan petunjuk operasional kegiatan dana alokasi khusus (dak) fisik transportasi perdesaan berdasarkan permendes pdtt no.3 tahun 2022.
Pelatihan pedoman umum pendampingan masyarakat desa berdasarkan permendes pdtt no. 4 tahun 2023.
Pelatihan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 berdasarkan permendes pdtt no.8 tahun 2022.
Pelatihan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang transmigrasi.
Pelatihan penggerakan swadaya masyarakat berdasarkan permendes pdtt no.11 tahun 2022.
Pelatihan tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama berdasarkan permendes pdtt no.15 tahun 2021.
Pelatihan pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no.128/pmk.07/2022.
Pelatihan pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no.201/pmk.07/2022.
Pelatihan penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama berdasarkan permenkumham no.40 tahun 2021.
Pelatihan strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2020-2024 berdasarkan perpres no.105 tahun 2021.
Pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan pp. no.11 tahun 2021.
Pelatihan dan sosialisasi peraturan pemerintah no.11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Pelatihan pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no 190/pmk.07/2021.
Pelatihan optimalisasi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan akuntabel.
Pelatihan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 berdasarkan permendes pdtt no 7 thn 2021.
Pelatihan permendes no 7 tahun 2021 prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.
Pelatihan petunjuk operasional kegiatan dana alokasi khusus (dak) fisik transportasi perdesaan tahun anggaran 2022 berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no.3 tahun 2022.
Pelatihan kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kemajuan pembangunan desa.
Pelatihan pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan permendagri no.130 tahun 2018.
Pelatihan pengelolaan bumdes.
Pelatihan pengelolaaan desa wisata.
Pelatihan pengelolaan hutan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat desa berdasarkan pp. no.23 tahun 2021.
Pelatihan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan tahun anggaran 2019 sesuai permendagri nomor 130 tahun 2018.
Pelatihan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa (add), susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
Pelatihan swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di desa.
Pelatihan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan di kelurahan.
Pelatihan pengembangan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Pelatihan pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan tata kerja sama desa di bidang pemerintahan desa.
Pelatihan penyelenggaraan program desa dan kelurahan pangan aman berdasarkan peraturan badan pengawas obat dan makanan (bpom) no.4 thn 2022.
Pelatihan pengelolaan keuangan desa serta laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.
Pelatihan penguatan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) berdasarkan permendagri no.110 tahun 2016.
Pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilengkapi dengan pengadaan barang dan jasa di desa dan audit pemeriksaan bpk terhadap pengelolaan keuangan desa.
Pelatihan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (dak) sub-bidang transportasi perdesaan berdasarkan permendagri no.85 tahun 2015.
Pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilengkapi dengan pengadaan barang dan jasa di desa dan audit pemeriksaan bpk terhadap pengelolaan keuangan desa.
Pelatihan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan permendagri no.84 tahun 2015.
Pelatihan badan usaha milik desa (bumdes) berdasarkan pp nomor 11 tahun 2021.
Pelatihan strategi memilih jenis usaha bumdes dan studi banding bumdes percontohan nasional.
Pelatihan kebijakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Pelatihan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala desa berdasarkan permendagri no.82 tahun 2015.
Pelatihan kebijakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta mendorong lahirnya badan usaha milik desa (bumdes).
Pelatihan penataan dan perincian jenis kewenangan desa berdasarkan permendagri no.44 tahun 2016.
Pelatihan tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes dalam meningkatkan perekonomian di desa serta tata cara penyusunan, perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) sesuai uu no. 6 tahun 2014 tentang desa.
Pelatihan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no.20 tahun 2018.
Pelatihan pengelolaan keuangan desa serta laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.
Pelatihan standar pelayanan minimal desa berdasarkan permendagri no.2 tahun 2017.
Pelatihan desa dalam mendorong akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang profesional demi terwujudnya masyarakat yang madani berkesejahteraan sosial.
Pelatihan penataan desa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan permendagri no.1 tahun 2017.
Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Pelatihan tata cara pemilihan kepala desa berdasarkan permendagri no.72 tahun 2020.
Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penggunaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi ( siskeudes ).
Pelatihan manajemen administrasi pemerintahan desa berdasarkan permendagri no.47 tahun 2016.
Pelatihan peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
Pelatihan mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa.
Pelatihan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades).
Pelatihan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa.
Pelatihan tata cara perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta pengelolaan dana desa.
Pelatihan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa.
Pelatihan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm desa). (Selengkapnya)
Pelatihan manajemen informasi dan pelayanan desa. (Selengkapnya)
Pelatihan penyusunan LKPPD laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. (Selengkapnya)
Pelatihan peningkatan kinerja serta tugas camat/lurah/kepala desa & sekretaris desa.
Pelatihan pedoman penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan permendagri no.45 tahun 2016.
Pelatihan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan pemerintahan desa.
Pelatihan pengelolaan aset desa berdasarkan permendagri no.1 tahun 2016.
Pelatihan peranan fungsi-fungsi manajemen pada kantor kecamatan dan desa khususnya manajemen dan tata kelola keuangan desa.
Pelatihan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa (lkd) dan lembaga adat desa (lad) dalam proses pembangunan desa berdasarkan berdasarkan permendagri no.18 tahun 2018.
Pelatihan pelayanan prima bagi aparatur kecamatan.
Pelatihan pembentukan dan penguatan manajemen badan usaha milik desa (bumdes).
Pelatihan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kecamatan dan kelurahan/ desa dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh aparat pengawas internal pemerintah, camat, dan badan permusyawaratan desa sesuai permendagri no 73 tahun 2020.
Pelatihan peningkatan kapasitas peran camat / kepala distrik.
Pelatihan petunjuk pengoperasian aplikasi sistem tata kelola keuangan desa serta peningkatan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dan alokasi dana desa (add).
Pelatihan peningkatan tupoksi aparatur pemerintahan daerah camat selaku pembuat akte tanah ( ppat ) dalam pertanahan.
Pelatihan tata cara kerjasama dibidang pemerintahan desa berdasarkan permendagri nomor 96 tahun 2017 serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2017.

Jadwal & Tempat Pelaksanaan