Diklat Desa

Tema Diklat Desa

• Diklat Perencanaan Pengelolaan Pertanggungjawaban ADD, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. (Selengkapnya)
• Diklat Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta mendorong lahirnya badan usaha milik desa (Bumdes). (Selengkapnya)
• Diklat Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi. (Selengkapnya)
• Diklat Pembentukan dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). (Selengkapnya)
• Diklat Penatausahaan Aset Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Pengelolaan Penatausahaan Bumdes. (Selengkapnya)
• Diklat Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Penyusunan RPJMDES Dan RKPDES. (Selengkapnya)
• Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Swakelola Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Manajemen Informasi Desa dan Pelayanan Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Pemilihan Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Perpajakan Dana Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Penyusunan Produk Hukum Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bagi Pemerintah Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Paralegal Hukum Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020. (Selengkapnya)
• Diklat Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. (Selengkapnya)
• Diklat Manajemen Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Selengkapnya)
• Diklat Sosialisasi undang-undang no.3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. (uu desa terbaru).
• Diklat penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien, efektif dan terbuka berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).
• Diklat pengembangan potensi dan aset desa berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).
• Diklat peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat desa berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2024 (uu desa terbaru).
• Diklat pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa berdasarkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) no.12 tahun 2019.
• Diklat pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan pp. no,60 tahun 2014.
• Diklat administrasi desa dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa.
• Diklat pembentukan, penggabungan dan penyesuaian  kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.
• Diklat penyusunan dan pengisian data prodeskel (profil desa dan kelurahan).
• Diklat penyusunan dan pengisian data epdeskel (evaluasi perkembangan desa dan kelurahan).
• Diklat penyusunan dan pengisian data aset desa  (sipades).
• Diklat pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes.
• Diklat up2k (usaha peningkatan pendapatan keluarga).
• Diklat pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga.
• Diklat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.
• Diklat pedoman pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pedoman teknis peraturan di desa dan tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah.
• Diklat pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan berdasarkan pp. no.17 tahun 2018.
• Diklat pelaksanaan pemberian bantuan transmigrasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada transmigran berdasarkan permendes pdtt no.1 tahun 2023.
• Diklat petunjuk operasional kegiatan dana alokasi khusus (dak) fisik transportasi perdesaan berdasarkan permendes pdtt no.3 tahun 2022.
• Diklat pedoman umum pendampingan masyarakat desa berdasarkan permendes pdtt no. 4 tahun 2023.
• Diklat prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 berdasarkan permendes pdtt no.8 tahun 2022.
• Diklat penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang transmigrasi.
• Diklat penggerakan swadaya masyarakat berdasarkan permendes pdtt no.11 tahun 2022.
• Diklat tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama berdasarkan permendes pdtt no.15 tahun 2021.
• Diklat pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no.128/pmk.07/2022.
• Diklat pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no.201/pmk.07/2022.
• Diklat penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama berdasarkan permenkumham no.40 tahun 2021.
• Diklat strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2020-2024 berdasarkan perpres no.105 tahun 2021.
• Diklat pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan pp. no.11 tahun 2021.
• Diklat dan sosialisasi peraturan pemerintah no.11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
• Diklat pengelolaan dana desa berdasarkan permenkeu no 190/pmk.07/2021.
• Diklat optimalisasi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan akuntabel.
• Diklat prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 berdasarkan permendes pdtt no 7 thn 2021.
• Diklat permendes no 7 tahun 2021 prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.
• Diklat petunjuk operasional kegiatan dana alokasi khusus (dak) fisik transportasi perdesaan tahun anggaran 2022 berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no.3 tahun 2022.
• Diklat kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kemajuan pembangunan desa.
• Diklat pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan permendagri no.130 tahun 2018.
• Diklat pengelolaan bumdes.
• Diklat pengelolaaan desa wisata.
• Diklat pengelolaan hutan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat desa berdasarkan pp. no.23 tahun 2021. 
• Diklat pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan tahun anggaran 2019 sesuai permendagri nomor 130 tahun 2018.
• Diklat penyusunan, perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa (add), susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
• Diklat swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di desa.
• Diklat sosialisasi kebijakan program dan kegiatan di kelurahan.
• Diklat pengembangan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
• Diklat pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan tata kerja sama desa di bidang pemerintahan desa.
• Diklat penyelenggaraan program desa dan kelurahan pangan aman berdasarkan peraturan badan pengawas obat dan makanan (bpom) no.4 thn 2022.
• Diklat pengelolaan keuangan desa serta laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.
• Diklat penguatan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) berdasarkan permendagri no.110 tahun 2016.
• Diklat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilengkapi dengan pengadaan barang dan jasa di desa dan audit pemeriksaan bpk terhadap pengelolaan keuangan desa.
• Diklat petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (dak) sub-bidang transportasi perdesaan berdasarkan permendagri no.85 tahun 2015.
• Diklat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilengkapi dengan pengadaan barang dan jasa di desa dan audit pemeriksaan bpk terhadap pengelolaan keuangan desa.
• Diklat susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan permendagri no.84 tahun 2015.
• Diklat badan usaha milik desa (bumdes) berdasarkan pp nomor 11 tahun 2021.
• Diklat strategi memilih jenis usaha bumdes dan studi banding bumdes percontohan nasional.
• Diklat kebijakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
• Diklat mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala desa berdasarkan permendagri no.82 tahun 2015.
• Diklat kebijakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta mendorong lahirnya badan usaha milik desa (bumdes).
• Diklat penataan dan perincian jenis kewenangan desa berdasarkan permendagri no.44 tahun 2016.
• Diklat tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes dalam meningkatkan perekonomian di desa serta tata cara penyusunan, perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) sesuai uu no. 6 tahun 2014 tentang desa.
• Diklat pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no.20 tahun 2018.
• Diklat pengelolaan keuangan desa serta laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.
• Diklat standar pelayanan minimal desa berdasarkan permendagri no.2 tahun 2017.
• Diklat desa dalam mendorong akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang profesional demi terwujudnya masyarakat yang madani berkesejahteraan sosial.
• Diklat penataan desa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan permendagri no.1 tahun 2017.
• Diklat peningkatan kapasitas aparatur desa.
• Diklat tata cara pemilihan kepala desa berdasarkan permendagri no.72 tahun 2020.
• Diklat peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penggunaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi ( siskeudes ).
• Diklat manajemen administrasi pemerintahan desa berdasarkan permendagri no.47 tahun 2016.
• Diklat peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
• Diklat mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa.
• Diklat strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades).
• Diklat penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa.
• Diklat tata cara perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta pengelolaan dana desa.
• Diklat penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa.
• Diklat penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm desa).
• Diklat manajemen informasi dan pelayanan desa.
• Diklat penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran berdasarkan permendagri no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa.
• Diklat peningkatan kinerja serta tugas camat/lurah/kepala desa & sekretaris desa.
• Diklat pedoman penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan permendagri no.45 tahun 2016.
• Diklat pelayanan administrasi terpadu di lingkungan pemerintahan desa.
• Diklat pengelolaan aset desa berdasarkan permendagri no.1 tahun 2016.
• Diklat peranan fungsi-fungsi manajemen pada kantor kecamatan dan desa khususnya manajemen dan tata kelola keuangan desa.
• Diklat penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa (lkd) dan lembaga adat desa (lad) dalam proses pembangunan desa berdasarkan berdasarkan permendagri no.18 tahun 2018.
• Diklat pelayanan prima bagi aparatur kecamatan.
• Diklat pembentukan dan penguatan manajemen badan usaha milik desa (bumdes).
• Diklat efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kecamatan dan kelurahan/ desa dalam pelaksanaan otonomi daerah.
• Diklat pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh aparat pengawas internal pemerintah, camat, dan badan permusyawaratan desa sesuai permendagri no 73 tahun 2020.
• Diklat peningkatan kapasitas peran camat / kepala distrik.
• Diklat petunjuk pengoperasian aplikasi sistem tata kelola keuangan desa serta peningkatan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dan alokasi dana desa (add).
• Diklat peningkatan tupoksi aparatur pemerintahan daerah camat selaku pembuat akte tanah ( ppat ) dalam pertanahan.
• Diklat tata cara kerjasama dibidang pemerintahan desa berdasarkan permendagri nomor 96 tahun 2017 serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2017.